Purbalingga, Medianasional.id– Pilkades serentak Kabupaten Purbalingga dijadwalkan 10 Desember 2026. Namun hingga kini Perda maupun Perbup sebagai payung hukumnya tak kunjung ditetapkan.
Akibatnya, 184 desa peserta Pilkades rawan digugat hasilnya. Konflik antarpendukung pun dinilai sangat rawan meledak.
Persoalan itu mencuat dalam forum Jugur Bareng Wabup dan Wartawan di Rumah Dinas Wabup, Rabu (18/11/2026). Hadir jajaran PWI, SMSI, budayawan, dan sekitar 40 wartawan lintas media.
Ketua PWI Purbalingga Ryan Rachman mengeluhkan sulitnya komunikasi dan koordinasi dengan Bupati. Menurutnya, ini bentuk birokrasi yang tidak sehat.
Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani pun mengeluhkan hal yang sama. Keputusan strategis harus segera diambil, namun ia mengaku harus tahu diri soal batasan kapasitasnya.
Budayawan sekaligus pemerhati politik Purbalingga, Agus Sukoco, menegaskan dalam birokrasi memang ada etik yang harus dipedomani.
“Tapi dalam posisi sekarang, bupati tutup mata dengan situasi yang ada,” tegas Agus.
Menanggapi pertanyaan wartawan, Wabup Dimas menyatakan tidak akan tinggal diam.
“Melihat dan mempertimbangkan bahaya konflik Pilkades serentak di Purbalingga, saya akan mengambil sikap bersama tokoh masyarakat, para ulama, dan beberapa OPD. Kami akan mendesak pemerintah kabupaten, terutama Bupati, agar segera mengambil sikap sebelum konflik itu benar-benar terjadi,” tegasnya.
Bahkan, Wabup Dimas menyampaikan langkah lebih jauh apabila kebijakan provinsi tak kunjung turun.
“Jika tidak ada kebijakan dari provinsi, kami akan turun bersama masyarakat ke Pendopo agar kebijakan segera dikeluarkan,” pungkasnya.
Kini publik menunggu keberanian Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebab mencegah konflik jauh lebih penting daripada meredam gejolak setelah konflik telanjur pecah.
Jangan sampai ketidakpastian kebijakan justru menjadi pemantik konflik di tengah masyarakat.
Al_76






