YOGYAKARTA, medianasional.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) mengecam segala bentuk tindakan anarkisme, mulai dari kekerasan, pembakaran, perusakan fasilitas umum hingga provokasi yang dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi dalam penyampaian aspirasi.
Melalui Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, hak tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan masyarakat.
Menurut Tegar, demonstrasi semestinya menjadi ruang menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan justru menjadi ajang tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas.
“Jangan sampai aspirasi yang seharusnya membawa perubahan justru dibajak oleh tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
BEM PTNU DIY juga menyoroti temuan sejumlah barang yang diduga tidak berkaitan dengan kebutuhan penyampaian aspirasi, seperti senjata tajam, bom molotov, gotri, dan petasan.
Temuan tersebut, menurut Tegar, harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk asal-usul, kepemilikan, serta tujuan penggunaan barang-barang tersebut dalam rangkaian aksi.
Ia meminta Polda DIY melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak-pihak yang sengaja mempersiapkan tindakan kekerasan maupun memprovokasi massa hingga berujung kericuhan.
Dukung Penegakan SOP Dalmas
Selain menyoroti tindakan anarkisme, BEM PTNU DIY turut memberikan perhatian terhadap penanganan massa aksi oleh aparat kepolisian.
Tegar menilai, penanganan demonstrasi perlu dilihat secara utuh berdasarkan kronologi dan kondisi faktual di lapangan, bukan hanya melalui potongan video ketika aparat melakukan pengendalian massa.
Ia menjelaskan bahwa pengendalian massa melalui tahapan Dalmas, mulai dari status hijau hingga merah, memiliki indikator dan prosedur yang harus disesuaikan dengan eskalasi situasi keamanan.
Karena itu, tindakan aparat dalam merespons kericuhan perlu dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalmas yang berlaku.
“Jangan hanya melihat penanganan aksi dari potongan video ketika aparat melakukan pengendalian massa. Kita juga harus melihat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika sebagian massa mulai melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum, tentu ada eskalasi situasi keamanan yang harus direspons aparat,” ungkap Tegar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian tetap harus dilakukan secara profesional, proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur atau tindakan berlebihan oleh aparat, BEM PTNU DIY meminta hal tersebut juga diperiksa secara objektif dan transparan.
Desak Polda DIY Usut Tuntas Provokator
Lebih lanjut, BEM PTNU DIY meminta Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., mengusut tuntas seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam provokasi maupun tindakan yang menyebabkan kericuhan.
Penegakan hukum, menurut BEM PTNU DIY, harus dilakukan tanpa tebang pilih, berdasarkan alat bukti yang sah, serta tidak hanya berfokus pada penanganan massa di lapangan.
Polda DIY juga diminta menyampaikan hasil penyelidikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk kronologi kericuhan, asal-usul barang berbahaya yang ditemukan, pihak-pihak yang terlibat, serta tahapan pengendalian massa yang diterapkan aparat.
“Jangan sampai yang terlihat hanya penanganan aparat, sementara siapa yang memulai provokasi, siapa yang membawa senjata tajam, bom molotov, gotri, maupun pihak yang melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum justru tidak terungkap. Kami meminta Polda mengusut semuanya secara transparan,” kata Tegar.
Ia menambahkan, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Yogyakarta
Di akhir pernyataannya, BEM PTNU DIY mengajak seluruh elemen mahasiswa, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, serta aparat keamanan bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah Yogyakarta.
Tegar menegaskan, kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik harus tetap disampaikan secara lantang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaiannya harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan keselamatan maupun kepentingan masyarakat.
Menurutnya, Yogyakarta bukan hanya menjadi ruang aktivitas mahasiswa, tetapi juga tempat menggantungkan kehidupan ekonomi bagi ribuan pelaku usaha, pedagang kecil, pekerja, dan masyarakat lainnya.
“Yogyakarta merupakan ruang hidup bersama. Untuk itu, mari bersama kita jaga Yogyakarta agar tetap menjadi ruang demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat,” tutup Tegar Pradana. (red).






