TASIKMALAYA, medianasional.id – Pelaksanaan proyek pelebaran jalan ruas Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong memicu sorotan tajam. Proyek infrastruktur bernilai fantastis Rp50,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 ini diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak memenuhi spesifikasi teknis kontrak.
.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kejanggalan kasat mata ditemukan pada beberapa item pekerjaan. Salah satu yang paling krusial adalah ketebalan pengecoran jalan (rigid pavement) pada beberapa titik yang diduga menciut dari standar baku.
.
Tak hanya itu, pengurugan di sisi area rigid pavement ditengarai menyimpang karena menggunakan tanah biasa, alih-alih menggunakan material agregat sesuai ketentuan. Sorotan juga mengarah pada pengerjaan lantai kerja pemasangan beton saluran air (U-Ditch) yang dinilai terlalu tipis dan di bawah standar mutu.
.
Ketidaksesuaian ini memicu keraguan publik terkait pengawasan, pengendalian mutu, dan metode kerja yang diterapkan di lapangan oleh UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Tasikmalaya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPTD maupun instansi terkait masih memilih bungkam. Surat konfirmasi resmi dan upaya klarifikasi yang dilayangkan oleh awak media sama sekali belum mendapatkan respons.
.
Sikap tertutup para pejabat publik tersebut disayangkan oleh Ketua Aliansi Mata Publik Bangsa Indonesia (AMPIBI), Hendris Hen Hen Hermawan. Ia menegaskan bahwa transparansi adalah hal mutlak karena proyek ini dibiayai oleh uang rakyat.
.
“Sangat disayangkan pejabat terkait tidak merespons klarifikasi dari rekan-rekan media. Padahal media bekerja sebagai alat kontrol sosial. Anggaran yang mereka kelola itu adalah uang rakyat yang pertanggungjawabannya harus jelas dan terbuka kepada publik,” ujar Hendris saat dihubungi via telepon.
