Tulungagung, medianasional.id – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung,Jawa Timur telah memasang banner/baliho alokasi anggaran di halaman kantor Disnakertrans Tulungagung.
Langkah itu merupakan bentuk dari upaya terbukanya dalam pengelolaan anggaran di Disnakertrans. Dan langkah ini merupakan satu satunya dan yang pertama kali dilakukan oleh dinas di Kabupaten Tulungagung.
Dalam baner itu tercatat, total anggaran bersumber dari APBD sebesar 8.132.280.302 dengan rincian. Murni 7.354.780.302, Pokir 277.500.000 dan dari dana cukai sebesar 500.000.
Kepala Disnakertrans Agus Santoso saat di konfirmasi awak media mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sehingga informasi tentang penggunaan anggaran sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas agar publik tahu proses penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran di daerahnya.
“Yang masyarakat ingin tau dari Disnakertrans itu diantaranya adalah: apa rencana kerja yang dilakukan dan digunakan untuk apa saja anggarannya,” ujar Kepala Dinas Disnakertrans Agus Santosa, Kamis (19/7/2023).
Menurutnya, inisiatif pemasangan baner tentang informasi alokasi anggaran Disnakertrans tahun 2023 itu dilakukan agar partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih maksimal dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.
Agus Santoso yang lebih akrab di panggil Agus Banteng itu juga mengatakan, pihaknya ingin masyarakat tau persis apa rencana kerja dan anggaran Disnakertrans. Meski pemasangan baner alokasi anggaran itu tidak ada instruksi resmi, namun pihaknya merasa itu sebagai instruksi moral sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Saat ini sekelas pemerintah desa saja sudah berani memasangnya, jadi ada baiknya dinas juga melakukannya,” tambahnya.
Lebih lanjut Agus Banteng menjelaskan bahwa Transparansi merupakan salah satu pilar dalam good governance. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan bagi masyarakat agar bersama-sama dapat mengetahui informasi dan melakukan pengawasan sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.
Karena sesungguhnya Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya Pemerintahan yang baik dan bersih karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.
Ditanya mengenai apakah pemasangan tersebut sepengetahuan Bupati Tulungagung, pria yang biasa dipanggil Agus Banteng itu mengatakan, bahwa pemasangan itu murni inisiatifnya sendiri.
“Sejauh ini belum ada komentar dari pak Bupati, atau mungkin juga belum tau. Yang jelas niatnya baik. Jadi masyarakat bisa tau apa yang diberikan Bupati kepada masyarakat terutama di Disnakertrans,” pungkasnya.
