MERANGIN, medianasional.id – Pemberian penghargaan “Pemred Award 2026” kepada Bupati Merangin, H. M. Syukur, sebagai Bupati Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi memicu gelombang kritik dari kalangan insan pers lokal. Apresiasi tersebut dinilai kontradiktif dengan realitas di lapangan, di mana para jurnalis justru mengeluhkan sulitnya mengakses sang kepala daerah untuk kepentingan konfirmasi berita.
.
Sejumlah wartawan yang sehari-hari meliput di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mengungkapkan bahwa M. Syukur merupakan sosok yang menutup diri dari awak media. Upaya konfirmasi yang dikirimkan jurnalis melalui pesan singkat WhatsApp kerap diabaikan, bahkan beberapa nomor kontak wartawan sengaja diblokir oleh bupati. Tindakan ini dinilai mencederai semangat keterbukaan informasi publik serta berpotensi menghambat kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
.
Kritik tajam juga diarahkan pada hilangnya tradisi silaturahmi awal masa jabatan bersama wartawan, LSM, dan aktivis kebiasaan yang selalu dirawat oleh para bupati Merangin terdahulu sebagai simbol keterbukaan.
.
Di bawah kepemimpinan M. Syukur, pertemuan formal dengan kalangan pers baru terlaksana di rumah dinas setelah masa jabatannya hampir berjalan dua tahun. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa sinergi dan komunikasi dengan media massa bukan menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
.
Fenomena pemberian “piala” dari salah satu perusahaan pers di tengah mandeknya saluran komunikasi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Merangin. Insan pers lokal mempertanyakan indikator dan parameter penilaian yang digunakan oleh dewan juri.
.
Muncul kekhawatiran di kalangan jurnalis daerah bahwa penghargaan semacam ini hanya berbasis pada dokumen formal atau keberhasilan membangun citra sepihak, tanpa mendengar langsung pengalaman nyata para wartawan di daerah. Jika dibiarkan, fenomena ini dikhawatirkan dapat menurunkan standar objektivitas dan independensi media lokal.
.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang protes dan perbincangan hangat di tengah masyarakat terus bergulir. Publik berharap adanya transparansi mengenai dasar penilaian penghargaan tersebut, sebab kualitas komunikasi publik seorang kepala daerah sejatinya diuji dari kesediaan menerima kritik dan membuka ruang dialog, bukan dari selembar trofi.
