PURBALINGGA.medianasional.id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia membongkar sejumlah temuan krusial dalam tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mulai dari salah pos anggaran fantastis hingga pembayaran honorarium yang dinilai tidak sesuai ketentuan, BPK mendesak Bupati Purbalingga untuk segera mengambil tindakan tegas.
Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihimpun, temuan pertama menyoroti kesalahan penganggaran pada Belanja Barang Jasa—khususnya Belanja Jasa Kantor di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Tak tanggung-tanggung, dana senilai Rp4.051.550.000,00 tercatat “salah kamar” karena yang seharusnya dialokasikan sebagai Belanja Hibah, justru masuk ke pos belanja barang jasa.
Menanggapi hal ini, BPK secara tegas merekomendasikan Bupati Purbalingga agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bekerja lebih cermat dalam memverifikasi pengajuan anggaran tahun berikutnya. TAPD juga diwajibkan untuk segera melakukan koreksi dan perubahan anggaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum tahun 2026 agar dipindahkan kembali ke pos Belanja Hibah.
Tidak berhenti sampai di situ, BPK juga menyoroti pos Pembayaran Honorarium pada Belanja Barang dan Jasa yang dinilai tidak sejalan dengan regulasi yang ada.
Atas temuan tersebut, BPK mengeluarkan dua instruksi telak kepada Bupati Purbalingga:
Menghentikan segera pembayaran honorarium yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Merevisi Perbup Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, khususnya pada klaster honorarium agar patuh dan selaras dengan standar nasional.
Kritik tajam dari lembaga pemeriksa keuangan ini menjadi tamparan keras sekaligus ujian transparansi bagi Pemkab Purbalingga untuk segera membenahi karut-marut pengelolaan APBD agar tepat sasaran dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Al_76
