Bogor, Medianasional.id – Badan Eksekutif Mahasiswa IPB (BEM IPB) Bersama Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI) mengadakan audiensi kepada OMBUDSMAN RI dalam rangka menanggapi rencana pemerintah yang memutuskan untuk tidak mengimpor beras hingga bulan Juni 2021 nanti.
Kunjungan pada hari Rabu, 31 Maret 2021 pukul 11.00-12.30 WIB tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahim antar pihak dan membuat pernyataan komitmen antara BEM IPB dengan pihak OMBUDSMAN RI untuk bersama membahas dan mengawal isu/kebijakan pemerintah terkait impor beras pada tahun 2021.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa poin penyampaian selama audiensi tersebut berlangsung. Salah satunya membahas mengenai kondisi beberapa daerah produksi beras yang dinyatakan dalam kondisi baik, bahkan beberapa daerah mengalami surplus produksi sehingga wacana impor ini khawatir mengganggu stabilitas harga pasar yang pada akhirnya akan berdampak pada petani, sehingga dipertanyakan mengenai apa nantinya upaya yang pemerintah akan lakukan dalam menanggapi permasalahan tersebut.
Yeka Hendra dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa indikator impor yang dilakukan pemerintah tidak hanya berdasarkan faktor produksi, namun juga melihat tren harga dan beberapa faktor lainnya. Selain indikator impor beras, pemetaan terhadap turunnya mutu beras yang diproduksi petani harus diidentifikasi penyebabnya, apakah penyebabnya berasal dari permasalahan teknis, atau justru datang dari problem policy-nya.
Audiensi tiga pihak tersebut menghasilkan kesimpulan akhir yaitu dengan penandatanganan nota kesepahaman. Adapun lima poin kesimpulan akhir tersebut adalah:
1.Mengawasi secara ketat pernyataan penundaan Impor Beras sampai panen raya berakhir
2.Mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan program pertanian yang berkelanjutan
3.Mengusut tuntas dugaan maladminitrasi Impor Beras
4.Mengusulkan pembuatan sistem data realtime produksi pertanian nasional dan mengintegrasikannya antar kementerian
5.OMBUDSMAN RI, BEM IPB dan IBEMPI bersepakat menjalin aliansi strategis dalam pengawasan pelayanan publik di sektor pembangunan pertanian dan pangan. (Nim-R/BB)
