INDRAMAYU – Harapan warga dan pelaku usaha di Kecamatan Kedokan Bunder untuk mendapatkan solusi konkret penanganan sampah langsung dari pimpinan daerah pupus. Agenda inspeksi mendadak (sidak) Bupati Indramayu, Lucky Hakim, di depan SPU-A PEP Jatibarang Field, Desa Kedokanbunder, dinyatakan batal total pada Senin (30/3/2026).
.
Pembatalan ini menuai sorotan lantaran jadwal kunjungan sempat mengalami tiga kali perubahan waktu, mulai pukul 10.00 WIB hingga berakhir nihil pada pukul 15.00 WIB. Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga yang telah bersiaga di lokasi di bawah terik matahari sejak pagi hari.
.
“Saya menunggu Bupati karena ingin tahu solusi menangani sampah di sini,” ujar Haryono Suyono, salah satu warga di lokasi. Nada serupa disampaikan Saimin, warga Desa Kedokanbunder Wetan, yang mengaku kecewa setelah menunggu lima jam tanpa kepastian.
.
Persoalan sampah di lokasi ini tergolong krusial. Tumpukan sampah yang menggunung di lahan milik Pertamina, tepat di depan area produksi PT Pangan Agrindo Sejahtera (PAS), mulai mengancam operasional industri pangan. Aroma tidak sedap dan kerumunan lalat dikhawatirkan mencemari produksi beras serta menghambat iklim investasi.
Camat Kedokan Bunder, Roshadian Purnama, sebelumnya mengakui adanya kendala regulasi dalam pengangkutan sampah di titik tersebut. Karena statusnya merupakan tempat pembuangan liar dan tidak terdaftar sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sampah tidak bisa diangkut secara reguler.
.
“Penyediaan lahan TPS menjadi prioritas kami karena titik liar seperti ini tidak tercatat di DLH,” jelas Roshadian dalam tinjauan sebelumnya.
.
Meski unsur Pemerintah Kecamatan, jajaran staf, hingga para Kuwu (Kepala Desa) telah bersiap di lokasi sejak pagi, rombongan bupati tidak kunjung tiba. Kasi Trantibum Kedokan Bunder, Badrudin, menegaskan bahwa sosialisasi sudah maksimal dilakukan, namun persoalan pembuangan ilegal akan terus berulang selama lahan TPS resmi belum tersedia.
.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pendopo terkait alasan teknis batalnya kunjungan tersebut. Ketidakpastian ini membuat penanganan sampah yang berdampak pada kesehatan warga dan kelangsungan industri pangan di wilayah tersebut kembali menggantung.
