Mataram, medianasional NTB — Pemerintah Kota Mataram tengah melirik cara-cara kreatif untuk melakukan efisiensi anggaran daerah. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah munculnya wacana penggunaan sepeda sebagai kendaraan dinas operasional pada hari-hari tertentu.
Gagasan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Abdul Malik, Senin (30/3/2026). Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan strategi antisipatif untuk menekan ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan birokrasi.
Menurut Abdul Malik, aparatur pemerintah harus menjadi cermin bagi masyarakat dalam hal efisiensi. Ia mengusulkan agar ada hari khusus, misalnya setiap hari Jumat, di mana para pegawai mulai membiasakan diri menggunakan sepeda ke kantor.
“Nawaitunya adalah mengurai konsumsi BBM. Pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu,” ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram.
Meski begitu, ia menyadari kebijakan ini tidak bisa dipaksakan tanpa kesiapan matang. Infrastruktur seperti jalur sepeda yang memadai serta pengaturan kawasan menjadi syarat utama agar program ini berjalan efektif dan aman.
Di tengah rencana efisiensi tersebut, Abdul Malik membawa kabar positif terkait kondisi fiskal daerah tahun 2026. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram terpantau menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.
Peningkatan ini disumbang oleh sektor pajak hotel dan restoran yang mulai bergairah, serta optimalisasi distribusi. Selain itu, DPRD mendorong agar aset-aset daerah yang selama ini belum produktif segera “dibangunkan” melalui skema kerja sama pihak ketiga.
“Aset yang belum produktif akan kita dorong untuk dikerjasamakan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.
Langkah efisiensi BBM dan optimalisasi aset ini juga menjadi jawaban atas kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Dengan adanya potensi penyesuaian belanja dan gaji, daerah memang dituntut lebih mandiri dan inovatif dalam mencari celah pendapatan.
“Kita harus tetap bijak dalam menentukan prioritas belanja. Dengan kondisi fiskal yang relatif sehat saat ini, manajemen yang tepat dan diskresi yang bijak menjadi kunci agar pelayanan masyarakat tetap optimal,” pungkas Abdul Malik.
