Maluku, medianasional.id – Pada hari Selasa (21/3/23), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku gelar Kick off meeting Pembinaan Pendampingan dan Pengawasan Penyelenggaraan PKP di Maluku yang bertempat di Lantai 4 Grand Avira Hotel, Ambon.
Kegiatan Kick off meeting dibuka oleh Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Maluku, I Wayan Suardana ST.MT dan dihadiri oleh PPK Satker Balai P2P Maluku, Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda,Ajeng Citra Triyuniarthi, S.T., M.Sc. beserta Dinas PKP Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku baik secara langsung maupun daring dan unsur terkait.
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Maluku Kementerian PUPR, Muhammad Abdullah ST, menyampaikan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi Pokja PKP dan Forum PKP yang ada di Provinsi Maluku-Maluku Utara.
Ia mengatakan, dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, koordinasi yang baik dan sinergitas program dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting karena melibatkan banyak sektor yang berbeda dan aspek yang kompleks. Hal ini diperlukan agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah perumahan dan kawasan permukiman di berbagai wilayah, jelasnya.
” Semoga Pokja PKP di seluruh Kabupaten/Kota dapat lebih aktif hadir dalam acara atau forum-forum seperti ini agar masalah perumahan dan kawasan permukiman dapat diselesaikan bersama-sama,” ujar Abdullah.
Sementara itu, Ahmad Latupono sebagai Tenaga Ahli Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan setiap tahun, tetapi di tahun 2023 ini telah dilakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait kebijakan di daerah, khususnya terkait dengan kebijakan anggaran, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PKP di daerah, jelasnya.
” Ada satu agenda penting lainnya yang akan dilakukan pada tahun 2023, yaitu koordinasi di tingkat pusat, baik dengan Komisi V DPR-RI maupun dengan Direktorat Jenderal Perumahan, dalam hal alokasi anggaran, untuk pelaksanaan kegiatan perumahan di Provinsi Maluku. Aspek geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari Daerah Kepulauan, mempengaruhi indeks kemahalan konstruksi sehingga lokasi anggaran dari Pemerintah Pusat, harus mempertimbangkan kondisi geografis tersebut, ” ungkap Latupono
Ahmad berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus dalam alokasi anggaran untuk sektor perumahan, dan ia juga berharap langkah-langkah maju dapat dilakukan pada tahun 2023 ini, tutupnya.
