Medianasional.id
Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate akan melaksanakan Aksi Ekstra Parlemen di depan kantor KPK dan KemenPUPR RI di jakarta terkait dengan dugaan monopoli proyek dan gratifikasi di Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua GPM Kota Ternate, Juslan J. Latif, Selasa 31 Januari 2023.
Dikatakan bahwa aksi yang bakal dilangsungkan tersebut adalah menyoroti sejumlah dugaan masalah pekerjaan BWS
Maluku utara dan dengan informasi Dugaan terjadi Monopoli Proyek oleh group Perusahan dan Kontraktor tertentu.
“Selain itu adalah dugaan dan Indikasi terjadi Praktek Tindak pidana Gratifikasi saat Pelelangan/tender beberapa paket pekerjaan Proyek BWS Maluku Utara yang saat ini sedang berlangsung di BP2JK Wilayah Malulu Utara,” beber Juslan.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat khususnya pada pasal 22. Selain itu pula ditegaskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Melalui Peraturannya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang larangan persekongkolan dalam tender.
“Jadi informasi ini penting untuk diketahui oleh KPK dan Menteri PUPR,” ungkap Juslan.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini akan disampaikan beberapa tuntutan, diantaranya adalah meminta sekaligus memberikan desakan Kepada KPK untuk menurunkan TIM Koordinator Anti Suap (Koorsup) agar segera memantau secara ketat Proses Pelelangan tender yang sementara berjalan dan memasuki masa sanggah di BP2JK Wilayah Maluku Utara.
“Kami juga akan meminta kepada Menteri PUPR Bapak. Basuki Hadjimuljono melalui Dirjen Sumber Daya Air agar segera mengevaluasi Total Pejabat Kepala Balai BWS Malut, Kasatker Jaringan Irigasi dan Air Baku dan sejumlah pejabat PPK di BWS Maluku Utara karena ada indikasi kuat dalam perangkat tersebut,” tegasnya.
Juslan juga menambahkan bahwa aksi yang akan di gelar pada hari kamis 2 Februari 2023 itu, dengan target juga hearing dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR.
” Dan kita sudah melakukan persiapan dengan koordinasi dan Konsolidasi bersama mahasiswa dan pemuda Maluku Utara di jakarta untuk sama sama menyampaikan aspirasi ini di KPK dan Kementerian PUPR,” tandasnya.
