Mukomuko, redaksimedinas.com – Carut marutnya masalah cashback dana Bimbingan Teknis Desa (Bimtekdes), pada tahun 2016 lalu, menyisakan cerita dan kabar yang tak berkesudahan. Entah kepada pihak mana mengalirnya dana cashback yang diduga mencapai angka Rp 1,4 milyar. Permasalahan tersebut hanya menyisakan cerita dan tanda tanya belaka. Pasalnya belum ada titik terang dana tersebut masuk ke kantong pihak mana. Karena pihak penegak hukum disinyalir, mendiamkan kasus anggaran yang bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016, mendapat bantuan dari Pemeritah Pusat (Pempus), sekaligus salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan (Kaban) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sahroni, SH, Kamis (04/01/2018) mengatakan. Kalau masalah cashback Bimtekdes tersebut, dirinyak mengaku tidak tahu menahu soal itu. Namun dia membenarkan, dana tersebut berjumlah Rp 30 juta per desa. Dengan rincian masing – masing desa mengutuskan empat orang yang berangkat ke Jakarta, untuk pelatihan di wisma LAN-RI. Yakni Kepala Desa (Kades), Sekdes, Bendahara Desa serta ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD). Dengan jumlah perorangnya harus menyetor melalui Persatuan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (P-APDeSI) kabupaten Mukomko Rp 7,5 juta. Dengan jumlah desa sekabupaten Mukomuko sebanyak 148 desa. Sementara dua desa tidak mengikuti pelatian di Jakarta tersebut.
“Memang saya mendapatkan informasinya, bahwa yang disetorkan P-APDeSI ke rekening LAN – RI itu, Rp 4,5 juta perorang, serta para perangkat desa itu masing – masing mendapat uang saku Rp 1,3 juta per orang, untuk biaya transportasi dari daerah menuju ke Jakarta bertempat di asrama LAN – RI. Kalau menyangkut masalah cashback dana itu, terus terang saya tidak tahu menahu. Masalahnya, waktu program tersebut direncanakan, kebutulan saya baru menduduki jabatan di BPMD itu. Yang jelas, setahu saya, dana tersebut disetorkan melalui APDeSI setempat. Berjumlah Rp 30 juta perdesa. Dengan rincian masing – masing Rp 7,5 juta per orang. Dengan jumlah desa yang berangkat pada waktu itu, sebanyak 146 desa, sementara dua desa tak mau mengikuti program tersebut,” ungkap Sahroni.
Dikatakan Sahroni pula, kebetulan dia sebagai kepala BPMD pada tahun 2016 sampai dengan sekarang ini, sebagai pengganti Badi Uzaman yang sebelumnya. Mau tidak mau kata dia, ikut menghadiri pelatihan BimtekDes di wisma LAN – RI bertempat di Jakarta.
“Bahkan Bupati sendiri, juga turut menghadiri Bimtedes di Jakarta itu. Yang sekaligus membuka secara resmi pelatihan teknis para aparatur desa sekabupten Mukomuko ini,” pungkas Sahroni. (Aris)
