Banyumas, Medianasional.id – Ribuan massa aksi demo di Alun – alun Banyumas merespon imbas pemberian tunjangan kepada anggota DPR RI yang fantastis hingga insiden meninggalnya seorang ojek online (ojol) pada saat aksi demo beberapa hari lalu di Jakarta.
Peristiwa tersebut menggema menyulut amarah rakyat di seluruh pelosok tanah air. Aksi demo ribuan massa di Banyumas yang terpusat di pintu masuk halaman gedung pendopo Kabupaten Banyumas hingga memadati alun – alun Purwokerto, berlangsung mulai pukul 14.00 WIB, Sabtu (30/8/2025).
Terpantau awak media, sejumlah massa aksi demo membakar ban di depan pintu masuk pendopo Bupati Banyumas, sejumlah massa juga merusak tanaman dan menjebol pintu gerbong masuk kantor Bupati Banyumas yang dijaga barikade Polisi.
Meskipun sempat diguyur hujan, sejumlah massa tampak merangsek masuk pintu samping sebelah timur hingga menuju gedung pendopo kabupaten, memecahkan kaca jendela kantor Sekda dan merusak motor yang diparkir, namun aksi mencekam tersebut berhasil dihalau polisi dengan water canon dan gas air mata hingga masa berhasil dipukul mundur.
Situasi semakin mencekam, saat polisi yang berada di halaman pendopo kabupaten untuk mengamankan jalannya aksi pun berulang kali sempat dilempari botol – botol air mineral oleh sejumlah pendemo.
Dimas Ega mahasiswa Universitas Harapan Bangsa (UHB) Purwokerto kepada awak media mengatakan, “kami bersama rekan mahasiswa yang lain turut menggelar aksi demo merespon peristiwa aksi demo yang berlangsung di Jakarta kemarin,” ujarnya.
“Kami merasa prihatin dan turut berdukacita atas meninggal dunianya salah satu remaja ojek online yang terlindas oleh mobil taktis polisi saat ikut melaksanakan aksi demo menyuarakan aspirasinya di gedung DPR Rl,” ungkapnya.
Selain itu, pendemo bersama mahasiswa yang lainnya menuntut kepada pemerintah. Adapun point tuntutan tersebut adalah sebagai berikut :
Point Tuntutan Cipayung Plus Banyumas
1. Proses hukum yang transparan terhadap aparat yang terlibat.
2. Pertanggungjawaban institusional yang Polri atas tindakan represif tersebut.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polri.
4. Jika Polri terus gagal menjalankan fungsi konstitusional maka pembubaran Polri harus dipertimbangkan.
5. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
6. Jaminan tidak ada rakyat yang terkena represifitas aparat.
7. Tolak aparat masuk kampus.
