Tulungagung, Medianasional.id- Launching kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 27.500 pekerja rentan di kabupaten Tulungagung digelar di pendopo kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung,Selasa (12/9/2023).
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung, Bupati Tulungagung dan wakilnya serta perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan perwakilan komunitas pekerja rentan yang masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dihadapan tamu undangan, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan kegiatan launching ini adalah wujud kepedulian Pemkab kepada ribuan pekerja rentan di Tulungagung.
“Ini wujud kepedulian kita kepada pekerja rentan di Tulungagung, baik petani, ojol, kemudian pekerja rentan lainnya,” ujarnya.
Keberadaan pekerja rentan di Tulungagung memiliki resiko pekerjaan masing-masing, sehingga perlu perlindungan.
Dengan adanya perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan ini, diharapakan para pekerja rentan seperti petani, tukang ojek online, kemudian pengusaha UKM bisa bekerja dengan baik karena sudah terlindungi.
“Bahkan ada yang baru dua hari ikut, sudah menerima manfaat, ada yang meninggal dan bisa dapat 42 juta tentu kita bukan mengharapkan hal-hal buruk terjadi,” jelasnya.
Kini total ada 46.731 warga Tulungagung bukan penerima upah yang sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan, seperti ketua RT / RT lalu Perangkat desa kemudian Pekerja Non ASN dan Pekerja Rentan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo mengapresiasi langkah yang diambil Pemkab Tulungagung.
“Tentu kami mengapresiasi langkah yang diambil Pemkab Tulungagung, dan berharap bisa segera diikuti oleh Pemkab yang belum melakukan hal ini,” ucapnya.
Pihaknya berharap, langkah yang sama akan diambil oleh Pemkab lain di Jawa Timur dengan mempertimbangkan kepeduliannya kepada pekerja rentan di wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Tulungagung menyebut, program itu diserap dari usulan masyarakat luas, dan berlaku untuk tahun 2023 ini. Sehingga tahun tahun berikutnya kemungkinan besar bisa diteruskan.
“Kami berkomitmen untuk sebisa mungkin meringankan beban masyarakat. Ketika 27.500 ini berjalan bagus, tahun berikutnya bisa dilanjutkan atau dievaluasi. Yang penting masyarakat memahami pentingnya masyarakat mengikuti program BPJS,” katanya.(Arsoni)
