Mukomuko, redaksimedinas.com – Pertemuan awak media sekabuten Mukomuko, dengan para anggta DPRD setempat, dapat dambil rangkuman kata serta maknanya. Pertemuan dengan rekan-rekan Pers, yang sengaja awak media diundang, terkait pemberitaan yang dianggap pihak legislatif agak miring, dan dapat dikatakan “Menyinggung Pucak Canggunya“. Terkait ketidak hadiran 13 anggota legislator itu, Sabtu (24/2) pada sidang paripurna istimewa, dalam rangka hari jadi ke 15 kabupaten setempat.
Pertemuan Senin (26/2) dengan agenda klarifikasi pemberitaan tesebut. Dapat disimpulkan, dari ungkapan soal 13 orang anggota DPRD yang tak hadir tersebut, pada intinya para legislator itu, tidak mau dipersalahkan. Kerena pihaknya beranggapan 12 orang yang hadir tersebut, berati boleh dikatakan mereka sepakat dengan carut marut, yang tengah melanda di dalam negeri ini. Dan pihak dewan yang tak hadir itu pula, berasumsi telah banyak dibohongi oleh pihak eksekutif. Pasalnya, banyak anggaran yang berkaitan dengan pembangunan, setelah di verifikasi pihak Gubernur, mengalami perubahan serta pengalihan. Tanpa melalui semacam perundingan, dan pencapaian kata munfakat. Sedangkan bukankah leding sektor, yang berkaitan dengan anggaran tersebut, pihak legislatif juga ada haknya. Perihal tersebut, berdasarkan ungkapan dari fraksi PKPI Alfian dan fraksi PPP, yang ditunjuk sebagai juru bicara. Diamini yang hadir, diantaranya Zulfahni, Busra, Andi Suheri, yang tak menghadiri paripurna tersebut. Disaksikan pula oleh Ketua DPRD Armansyah, anggotanya Hermasyah, Badrun Hasani, Sadriun, (Mereka yang Hadir di Paripurna, red).
Akan tetapi, banyak pihak menilai serta berpendapat, meskipun ada kebenaranya, terhadap apa-apa yang diungkapkan Alfian dan Frangky Janas tersebut. Namun apa yang dilakukan para pihak anggota DPRD itu, rencana pemboikotan paripurna istimewa tersebut, tidak tepat pada momennya. Dimana banyak terdapat masyarakat, yang tengah bersukaria menyambut hari jadi itu. Pada kenyataanya malah para legislator, terkesan bersikap seolah-olah kekanak-kanakan “Ngambek“. Apa salahnya, hal tersebut dilakukan pada momen-momen lain. Atau dibicarakan secara baik-baik, dengan adab dan tatakrama, yang terhormat
“Meskipun pada kenyataannya memang benar, apa yang dikatakan dewan itu. Apa salahnya pada momen yang lain dilakukan itu. Dengan cara terhormat serta bijak sana”, singkat, salah seorang sesepuh Mukomuko Alimuddin (68) tahun.
Menurut Alfiyan, pendapat yang menganggap dewan “Merajuk“ itu, kurang pas. Padahal tidak demikian adanya. Ia mengatakan, persoalan yang terjadi selama ini, merupakan perihal yang krusil dan cukup rumit, untuk diselesaikan secara baik-baik. Katanya, ada semacam anggaran yang sudah diverifikasi oleh Gubernur. Namun kenyataannya yang terjadi, dilakukan perubuhaan oleh pihak eksekutif. Tanpa adanya konfirmasi, serta koordinasi, dengan pihaknya sebagai legislatif.
“Itu yang menjadi persoalan yang sebenarnya, sangat-sangat krusial. Kalau masalah pendapat kita dianggap berkurang, oleh sebagian orang, kalau itu salah besar. Semua dewan ini, rata-rata punya usaha pribadi masing-masing. Terkait untuk maju pada pemilihan kembali, tidak mengharapkan dari gaji. Masalah finansial itu, soal belakangan. Yang kita permasalahkan tentunya, terdapat pengalihan serta diduga ada item anggaran yang dilakukan pemaksaan, tanpa kominikasi dengan pihak kami di dewan”, terangnya.
Masih berdasarkan Alfiyan, oleh sebap itu, maka pihaknya akan membuat semacam Pengawasan Khusus (Pansus), terkait persoalan dimaksud. Ditambahkanya, masalah ulah dari pemimpin itu sendiri, membuat sebagian dewan, tak menghadiri paripurnan istimewa, yang diakuinya, merupakan hal yang sakral tersebut.
Karena katanya lagi, yang membuat pihaknya tidak bersepakat itu, dan tak menghadiri paripurna, eksekutif terkesan menyepelekan para anggota dewan yang ada.
“Yang kami masalahkan itu, menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kalau banyak anggaran yang dipangkas serta dialihkan, sedang kita tak diberitahu, itukan tentunya tidak etis. Secara tidak langsung, akan bermuara terhadap kerugian masyarakat sekabupaten ini. Dan itu telah berlangsung sejak tahun sebelumnya. Makanya, kita akan sepakati, untuk membentuk Pansus“, ungkapnya.
Lagi-lagi pada tahun sebelumnya, pernah terjadi DPRD mengundang OPD untuk duduk satu meja, bersama-sama pada waktu banmus. Akan tetapi pihak eksekutif tak ada yang datang, ungkap Alfiyan.
“Kalau begini terus kejadianya, tak akan dapat merubah kinerja para eksekutif. Maksud kita, mari secara bersama-sama satu meja, untuk membahas persoalan yang terjadi di daerah. Supaya tercapainya kata-kata mufakat”, katanya.
Sementara itu, Frengky Janas menambahkan, Dia atas nama pribadi tidak mehadiri paripurna, kerena merasa telah banyak dibohongi oleh pihak eksekutif.
“Terkhusus Bupati itu sendiri. Telah banyak membohongi kami di legislatif. Anggaran yang telah kita sama-sama rancang dengan sebaik-baiknya, tanpa ada kompromi atau sepengetahuan DPRD, setalah mendapat verifikasi dari Gubernur. Kenyataannya telah mengalami perubahan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai demikian terjadi. Artinya, pihak eksekutif bisa melakukan perubahan terhadap anggaran yang telah disetujui Gubenur, tidak harus diketahui legislatif. Anggota dewan yang hadir pada paripurna itu, berati mereka sepakat, terhadap keburukan yang terjadi di negeri ini”, tukasnya.
Lebih jauh Frengki Janas menjelaskan, akibat dari perubahan anggaran tersebut, berdampak terjadinya hal yang fatal, terhadap daerah ini. Pasalnya Dia mengatakan, terdapat dugaan silva mencapai angka lebih kurang Rp 170 miliyar, pada tahun ini. Dan semestinya, untuk tahun 2018 ini kata Frengki, APBD kabupaten setempat, bisa mencapai hampir pada angka Rp 1 triliun. Tepatnya kurang Rp 400 juta, dari Rp 1 triliun. Karena akibat dari banyaknya anggaran yang tak terbelanjakan, pada tahun-tahun sebelumnya, mengakibatkan APBD kabupaten Mukomuko, tidak lebih pada angka Rp 600 miliar.
“Pada tahun ini, ada dugaan silva mencapai lebih kurang Rp 170 miliar, untuk daerah ini. Dan melakukan pembahasan, beberapakali pihak legislatif memanggil bupati, supaya menemui jalan keluarnya. Namun apa yang terjadi, pihaknya mengatakan, dengan alasan bupati tidak berada di tempat. Karena beberpa waktu yang lalu, Dia (Bupati,red) sedang pergi pada acara sunatan. Malah lebih mementingkan menghadiri acara sunatan, dari pada pembahasan anggaran, demi kepentingan negeri. Itu yang yang paling kita sayangkan”, ujar Frengky, dengan nada tinggi.
Diakuinya, memang pihaknya sengaja berencana memboikot acara paripurna istimewa HUT ke 15 itu, dengan tidak menghadiri.
“Karena terus terang saja, saya pribadi, merasa kesal tehadap ulah yang dilakukan eksekutif itu. Karena merubah anggaran, tanpa sepengetahuan dewan. Memang saya sengaja tak hadir pada paripurna itu, terserah masyarakat yang akan menilai. Kerena saya menilai, bahwa pemimpin daerah ini, sepertinya tidak serius untuk membangun negeri ini. Dan sebenarnya, jangan enak-enaknya saja mengatakan dewan merajuk. Sebenarnya, tidak demikian persoalannya”, pungkas Frangky Janas.(Aris)
