Papua Barat, medianasional.id – Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Agustinus Orosomna, mengajak seluruh organisasi kultur dan organisasi Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Teluk Bintuni untuk bersatu dan bergandengan tangan mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Ajakan tersebut disampaikan Orosomna kepada wartawan, Kamis (12/11/2026), menyusul berbagai keluhan masyarakat Orang Asli Papua di Teluk Bintuni yang menilai pemanfaatan Dana Otsus belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat asli Papua.
Menurutnya, pengawasan terhadap Dana Otsus tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu. Seluruh elemen masyarakat adat, organisasi kultur, dan komponen OAP harus turut mengambil bagian untuk memastikan dana tersebut dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua.
“Saya berharap seluruh Orang Asli Papua bersama organisasi-organisasi kultur yang ada di Teluk Bintuni dapat bergandengan tangan mengawal Dana Otsus secara ketat, sehingga penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Orang Asli Papua,”kata Orosomna.
Dijelaskannya, pengelolaan Dana Otsus harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107.
Orosomna menegaskan bahwa semangat utama kebijakan Otonomi Khusus adalah memberikan perlindungan, keberpihakan, dan peningkatan kesejahteraan bagi OAP. Karena itu, seluruh proses pengelolaan hingga penyaluran manfaat Dana Otsus harus berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.
“Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 serta PP 106 dan 107 tentang Otonomi Khusus Papua, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus harus mengedepankan keberpihakan kepada Orang Asli Papua,” ujarnya.
Orosomna mengingatkan, apabila ditemukan pelaksanaan program yang bersumber dari Dana Otsus tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, masyarakat OAP memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Ia juga menyinggung hasil asesmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terhadap pemerintah daerah di Tanah Papua, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus.
Menurut Orosomna, setiap kegiatan maupun program yang dibiayai dari Dana Otsus harus memiliki identitas atau penanda yang jelas mengenai sumber pendanaannya. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung program mana saja yang menggunakan anggaran Otsus.
“Setiap kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus harus memiliki label atau papan informasi yang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dibiayai dari Dana Otonomi Khusus. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dan ikut mengawasi penggunaannya,” terangnya.
Orosomna menegaskan, apabila ditemukan kegiatan yang tidak mencantumkan informasi sumber pendanaan sebagaimana dipersyaratkan, masyarakat diminta tidak tinggal diam, tetapi terlebih dahulu memastikan fakta dan ketentuan yang berlaku sebelum menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang.
Ia berharap, keterlibatan aktif seluruh organisasi kultur dan masyarakat adat dapat memperkuat pengawasan publik terhadap Dana Otsus di Kabupaten Teluk Bintuni.
“Jangan sampai Dana Otsus yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua justru tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, mari kita bersama-sama mengawal agar dana ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,”tandas Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat.
Pewarta : Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)
Editor : Zainal La Adala
