BANDAR LAMPUNG, medianasional.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung resmi menginisiasi langkah kolaboratif untuk membangun ekosistem komoditas kelapa yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah strategis ini diambil guna mengoptimalkan potensi besar perkebunan kelapa sebagai motor penggerak ekonomi baru di Lampung, sekaligus mengatasi berbagai persoalan klasik yang selama ini menghambat kesejahteraan petani.
.
Komitmen tersebut dipertajam dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk “Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Lampung” yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (9/11/2026). Forum ini mempertemukan Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, hingga para pelaku usaha pengolahan kelapa.
.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan pilar utama perekonomian Lampung dengan kontribusi mencapai 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan II-2026. Di sektor perkebunan, Lampung memiliki modal besar berupa lahan kelapa seluas 90 ribu hektare yang menghasilkan 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Produksi ini ditopang oleh lima sentra utama, yaitu Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
.
Strategi Closed-Loop untuk Sektor Perkebunan
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa perkebunan rakyat saat ini masih dibayangi sejumlah tantangan mendasar. Mulai dari perlunya peremajaan tanaman (replanting), keterbatasan bibit unggul, hingga kelembagaan petani yang belum terorganisasi dengan baik.
.
Guna memutus rantai persoalan tersebut, OJK mengusung konsep Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok tertutup. Melalui pola skema ini, petani tidak lagi berjalan sendiri melainkan terkoneksi langsung dengan ekosistem pendukung. Petani akan mendapatkan pendampingan teknologi dari akademisi, jaminan pasar dari perusahaan pembeli (offtaker), standardisasi mutu dari lembaga karantina, serta dukungan modal dari perbankan yang dilengkapi perlindungan asuransi.
.
Untuk merealisasikannya, OJK menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu rantai pasok. Di antaranya Dinas Perkebunan Lampung, Balai Karantina (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, DJPb, serta jajaran perbankan dan asuransi seperti Bank Lampung, Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan AAUI. Sementara dari sisi hilir, sejumlah perusahaan seperti PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, dan asosiasi PERPEKINDO dilibatkan sebagai mitra penyerap hasil panen.
Untuk merealisasikannya, OJK menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu rantai pasok. Di antaranya Dinas Perkebunan Lampung, Balai Karantina (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, DJPb, serta jajaran perbankan dan asuransi seperti Bank Lampung, Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan AAUI. Sementara dari sisi hilir, sejumlah perusahaan seperti PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, dan asosiasi PERPEKINDO dilibatkan sebagai mitra penyerap hasil panen.
.
Kolaborasi multi-pihak ini difokuskan pada tiga langkah utama:
- Perbaikan Sektor Hulu: Pendampingan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) untuk meningkatkan kualitas budidaya dan percepatan peremajaan tanaman.
- Penguatan Sektor Hilir: Pelibatan industri pengolahan untuk membuka akses pasar yang jelas dan menciptakan mekanisme harga yang adil bagi petani.
- Fasilitasi Pembiayaan: Pemetaan kebutuhan kredit modal kerja, pembiayaan replanting, hingga mitigasi risiko melalui perlindungan asuransi.
Edukasi Keuangan dan Komitmen Aksi Nyata
.
Tidak hanya fokus pada aspek produksi dan pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para petani. Petani diimbau untuk bijak menggunakan fasilitas kredit hanya untuk kegiatan produktif serta menjaga kedisiplinan reputasi kredit mereka di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap ancaman pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online dengan selalu menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L).
.
FGD ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum koordinasi semata, melainkan menjadi titik tolak lahirnya rencana aksi yang konkret. Keberhasilan program ini nantinya akan diukur dari dampak nyata di lapangan—mulai dari lonjakan produktivitas, kemudahan akses modal, kepastian pasar, hingga tumbuhnya industri pengolahan produk turunan bernilai ekonomi tinggi seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak, hingga tepung kelapa. Melalui sinergi yang konsisten, Lampung berpeluang besar menjelma menjadi pusat industri pengolahan kelapa yang kompetitif dan berdaya saing global.
