Subang, medianasional.id – Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) terus menyuarakan tuntutan SKB Pemekaran di depan Gedung DPRD Kamis, (23/02/2023).
Dalam orasinya secara bergiliran, warga Pantura mempertanyakan kepada DPRD Subang yang belum juga menggelar sidang Paripurna terkait persetujuan Pemekaran Kabupaten Subang.
“Ini ada apa dengan wakil rakyat? Bupati sudah menyetujui pemekaran dan siap menandatangani SKB kapan pun, tapi wakil rakyat seolah tutup mata, padahal sudah enam bulan kami sudah mengajukan,” ucap Asep Maulana, koordinator aksi, saat berorasi di depan Kantor DPRD Subang.
Massa juga menuntut SKB ditandatangani hari ini juga karena Bupati tadi dalam pesan suaranya menyatakan siap menandatangani SKB sekalipun hari ini, tapi akan tetap mengikuti prosedur atau mekanisme yang berlaku.
“Pantura harus mekar dari Subang karena selama ini banyak kesenjangan, ketimpangan, dan permasalahan di Pantura tak bisa diselesaikan oleh Pemkab Subang,” ucapnya.
Asep Maulana juga menegaskan pemekaran adalah sebuah keniscayaan demi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Pantura.
“Tujuan pemekaran tak lain untuk mendekatkan pelayanan, memajukan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Selanjutnya, perwakilan pendemo langsung diterima oleh pimpinan DPRD Subang untuk beraudiensi.
Hal yang sama dikatakan ketua FP2S, Sudi Hartono, pada saat audensi dengan pimpinan DPRD, mempertanyakan kendalanya apa yang jadi masalah SKB sampai saat ini tidak ditandatangani. Wakil rakyat, lanjut Sudi Hartono, selama ini tak mau mendengar aspirasi rakyat sehingga kami terpaksa menggeruduk gedung wakil rakyat.
“Kami minta kejelasan kapan SKB ditandatangani. Prosedur sudah kami tempuh, jadi tak ada alasan wakil rakyat menolak SKB, karena Bupati juga sudah siap menandatangani SKB,” ungkapnya.
Di tengah audiensi, para pendemo tuntut SKB Pemekaran di depan gedung dewan terus berlangsung menyuarakan pemekaran.
Satu per satu elemen masyarakat yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Pantura (Ampar), Pemuda Subang Utara (PSU), perwakilan mahasiswa, dan FP2S terus berorasi menyuarakan tuntutan.
