Kukar, medianasional.id – Program Keluarga Peduli Kesehatan merupakan salah satu program dedikasi Bupati Kukar. Pemkab Kukar terus berbenah dalam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara pelayanan kesehatan yang sudah tersedia saat ini seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, hingga posyandu.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Vanesa Vilna mengatakan, melalui Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah(P3D) Saiful Bahri mengatakan, Tahun 2023 ini, Pemkab Kukar akan menambah infrastruktur kesehatan, guna dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, Sabtu 27 Mei 2023.
“Pembangunan infrastruktur kesehatan pada 2023 ini tersebar di Kukar diantaranya 7 Puskesmas pembantu, 8 Puskesmas dan 1 diantaranya lanjutan pembangunan Puskesmas,” ujarnya.
“Pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah masuk dalam perencanaan pembangunan, dan tahun ini akan direalisasikan. Secara teknis nanti ditangani Dinas Kesehatan. Pembangunan puskesmas menjadi salah satu usulan prioritas,” katanya.
Menurutnya, “kalau ingin bangun bidang kesehatan, semuanya harus terintegrasi, artinya ada pelayanan Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, hingga Rumah Sakit, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai,” ucapnya.
“Seperti di Posyandu menangani persoalan stunting, dan menjaga kualitas gizi masyarakat, kalau di Puskesmas pembantu sudah mengarah pada tindakan pencegahan, sedangkan di Puskesmas sudah bisa rawat inap, jika tidak bisa ditangani di Puskesmas bisa dirujuk ke Rumah Sakit,” ungkapnya.
Sementara Pemkab Kukar komitmen terus mendorong sektor kesehatan, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan baik di dusun, desa, maupun Kecamatan.
“Pada APBD perubahan 2023 ini dan tahun depan, akan kita perkuat di Posyandu, dan Pusban. Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Ia mengakui yang menjadi tantangan saat ini ialah tenaga kesehatan, hal ini masih dicarikan solusinya. Bagaimana Dinas Kesehatan memformulasikan pola penyediaan tenaga kesehatan.
“Kami berharap, masyarakat Kukar tidak ada lagi yang mengeluhkan terhadap pelayanan kesehatan, baik di desa dan dimana pun,” pungkasnya.
