Indramayu, medianasional.id – Teka-teki mengenai status hukum Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, akhirnya mulai terungkap seiring beredarnya salinan dokumen penetapan tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Mantan Ketua DPRD Indramayu tersebut diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk Tahun Anggaran 2022–2025.
Berdasarkan dokumen yang tersebar, terdapat surat panggilan tersangka bernomor SP-21/M.2.5/Fd.2/06/2026 yang meminta Syaefudin hadir untuk diperiksa. Proses hukum ini merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-65/M.2/Fd.2/08/2025 tertanggal 7 Agustus 2025, serta Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-364/M.2/Fd.2/06/2026 yang diterbitkan pada 8 Juni 2026.
Kasus yang menguras anggaran besar ini menyita perhatian publik karena menyeret pejabat yang saat ini masih aktif memimpin. Kendati dokumen ini sudah viral di masyarakat, pihak Kejati Jawa Barat belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengonfirmasi keabsahan surat maupun status hukum Syaefudin.
Di sisi lain, masyarakat mendesak penegak hukum segera memberikan klarifikasi terbuka agar tidak memicu spekulasi yang simpang siur. Hingga saat ini, H. Syaefudin juga belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang menimpanya.
