Mukomuko, Medianasional.id – Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hampir seluruh harga kebutuhan pokok masyarakat naik. Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Mukomuko bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), masih fokus untuk melaksanakan penanganan inflasi daerah. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu mengelar pasar murah bagi masyarakat secara luas. Selain itu, Pemkab bersama Forkopimda juga sepakat akan terus melaksakan pengawasan ketat di lapangan untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan pangan. Sehingga lonjakan dan kelangkaan bahan pangan dapat ditekan.
“Saya bersama pak Kajari, Dandim dan Kapolres sepakat akan melalukan pengawasan ke lapangan. Saya ingin pastikan tidak ada pihak – pihak lain melakukan penimbunan bahan pangan ditengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Nanti kita juga akan menggelar pasar murah,” kata Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE, MM, Ak, CA, CPA.
Pemerintah pusat, sambung Bupati, telah menginstruksikan pemerintah daerah agar mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah pusat memberikan waktu hingga tahun 2023 mendatang. Ada sebanyak 20 jenis bahan pangan masyarakat yang harus distabilkan. Namun dari 20 jenis bahan pangan, hanya ada satu bahan pangan yang sangat sulit diturunkan yaitu telor. Bupati menjelaskan, penyebab harga telor melambung tinggi karena telor tersebut dipasok dari daerah Payah Kumbuh, Sumatera Barat.
“Telor di daerah ini dipasok dari Payah Kumbuh. Mukomuko sendiri, sampai sekarang belum ada yang bisa memasok telor untuk kebutuhan masyarakat. Saya sudah perintahkan Sekda agar pergi ke daerah itu untuk mencari penyebab mahalnya harga telor. Kalau karena biaya transportasi yang tinggi akibat minyak mahal, nanti akan kita bantu subsidi minyaknya. Tujuanya agar harga telor bisa stabil,” terang Bupati.
Sayangnya Bupati belum mengetahui, berapa anggaran yang disediakan daerah untuk penanganan inflasi daerah. Sebab APBD Murni tahun 2023 sudah dibahas. Namun demikian, Bupati berharap alokasi dana penanganan inflasi daerah bisa mencapai 2 persen dari total APBD.
“Semakin banyak alokasi anggaran yang disediakan maka akan semakin baik. Selain itu, penanganan inflasi nanti, kita juga akan memakai dana BTT meski jumlahnya saya belum tahu. Mudah-mudahan saja dampak inflasi daerah bisa kita tangani cepat sesui arahan pemerintah pusat dan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Mukomuko,” demikian Bupati. (Wanti/Adv)
