Mukomuko, redaksimedinas.com – Beberapa pihak berpendapat, menyoalkan jabatan yang dipangku oleh kepala Badan Pendapatan dan Kekayaan Daerah (BPKD), yang notabene basic kesarjanaannya adalah seorang Sarjana Kesehatan Masyarakt (SKM). Yang pada awalnya, sebagai Pelaksana tugas (Plt) di dinas tersebut.
Namun melului mutasi jabatan beberapa waktu lalu, yang bersangkutan, diangkat menjadi kepala BPKD kabupaten Mukomuko. Oleh karena itu, beberapa kalangan berpendapat serta berasumsi, seharusnya seseorang tersebut, cocok menjabat sebagai direktur RSUD, atau kepala Dinas Kesehatan.
Perihal tersebut, mendapatkan tanggapan dari kepala BKPSDM (Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) setempat, Jawota,S.Pd,SE,M.Pd.
Menurut Jawoto, tidak semestinya seseorang yang bergelar SKM itu, tak boleh menduduki dinas yang mengelola masalah keuangan daerah. Menurutnya, yang bersangkutan dianggap cakap serta mempu membidangi dinas tersebut. Artinya, tidak ada masalah tentang latar belakang seseorang yang merupakan SKM itu.
“Pada prinsipnya, selagi seseorang itu mampu bekerja secara profesional, tentunya tidak harus persoalan itu dibesar-besarkan”, paparnya.
“Kan pak Agus itukan, sudah lama berkecimpung pada bagian barang dan jasa, serta mengelola masalah keuangan. Saya rasa tidak ada masalah tentang jabatan yang disandang kepala BPKD itu. Pada intinya, tentunya kita melihat treck record seseorang itu, yang kita anggap mampu dan cakap untuk ditempatkan. Karena pengelolaan keuangan itu, adalah persoalan yang sangat vital”, ujar Jawoto.
Masih menurut Jawoto, kesimpulan yang perlu dicerna, apa-apa yang dikemukankannya. Yakni, pihaknya tidak memandang latar belakang kesarjanaan seseorang. Kalau dianggap mampu dan cakap serta bisa bekerja dengan baik, secara profesional, latar belakang kesarjanaan seseorang itu, dianggap menjadi soal belakangan.
“Kan tidak ada sekolah kepala dinas, dan tidak ada sekolah bupati. Pada prinsipnya Kita melihat kemampuan seseorang itu. Dan sepengetahuan saya, masalah pengelolaan keuangan itu, bukan hal yang mudah. Intinya, tidak semua orang bisa dan mampu untuk ditempat sebagai kepala BPKD”, demikian Jawoto memaparkan. (Aris)
