PURWOKERTO, medianasional.id – Sebanyak 54 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Banyumas menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Isu Strategis dan Kewilayahan yang berlangsung di Aula Hall A DPRD Kabupaten Banyumas pada Senin (26/10/2026).
.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyumas ini fokus menyikapi perkembangan situasi daerah menjelang tanggal 28 Oktober, khususnya terkait dinamika Peraturan Daerah (Perda) Ormas dan polemik anggaran pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC).
.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono, S.Sos., Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Prianggodo, perwakilan Forum Banyumas Eling, serta puluhan pimpinan elemen masyarakat setempat.
.
Rapat koordinasi ini digelar untuk menjembatani aspirasi kelompok masyarakat sipil terkait pemenuhan hak pelayanan kesehatan. Pihak asosiasi ormas mendorong adanya kepastian ruang dialog, alokasi anggaran yang memadai, serta solusi konkret atas hambatan program UHC agar seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas dapat terlayani dengan baik di bidang kesehatan.
.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pemuda Pancasila (PP) Banyumas, Iteng, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya penyampaian pendapat yang bijak. Ia menekankan perlunya menjaga stabilitas wilayah agar Kabupaten Banyumas tetap aman dan kondusif, tanpa mengesampingkan tujuan utama perjuangan ormas dalam mengawal hak-hak masyarakat.
.
Sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, disepakati bahwa dalam momentum tanggal 28 Oktober mendatang, elemen Pemuda Pancasila memilih untuk tidak turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Sebaliknya, penyerahan aspirasi akan dilakukan secara konstitusional melalui pengiriman surat klarifikasi resmi yang ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.
.
Hasil dan Rekomendasi Rapat
Pertemuan yang berlangsung dinamis ini menghasilkan kesepakatan bersama berupa penerbitan surat resmi yang akan dilayangkan kepada Bupati Banyumas. Surat bersama tersebut memuat dua poin tuntutan utama:
Pertemuan yang berlangsung dinamis ini menghasilkan kesepakatan bersama berupa penerbitan surat resmi yang akan dilayangkan kepada Bupati Banyumas. Surat bersama tersebut memuat dua poin tuntutan utama:
- Mengaktifkan kembali program Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh di Kabupaten Banyumas.
- Mendesak pemerintah daerah untuk mencarikan alokasi anggaran yang sesuai dan mencukupi guna menyelesaikan kendala pembiayaan serta operasional UHC, demi menjamin kepastian layanan kesehatan masyarakat.
.
Pihak legislatif melalui Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan Bakesbangpol menyambut baik pendekatan dialogis ini dan berkomitmen untuk mengawal rekomendasi hasil rapat koordinasi tersebut ke tingkat eksekutif guna ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Pihak legislatif melalui Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan Bakesbangpol menyambut baik pendekatan dialogis ini dan berkomitmen untuk mengawal rekomendasi hasil rapat koordinasi tersebut ke tingkat eksekutif guna ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
