Nias Barat, Medianasional.id – Ada apa dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Anarota Ndruru tidak melaporkan tindak pidana Kepala BKD Pemkab Nias Barat, yang “telah dengan sengaja” membuat duplikat stempel BKD Pemkab Nias Selatan dan menggunakannya untuk mengesahkan Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Barat Nomor: 820-2 tahun 2020, tertanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Nias Barat.
Demikian disampaikan Petrus Sani Gulo, SE selaku Ketua DPP HIPNI (Himpunan Pemuda Nias Indonesia) kepada wartawan baru-baru ini.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa
Kepala BKD Pemkab Nias Selatan, Anarota Ndruru dalam penjelasannya kepada media, “hanya menyayangkan” kinerja BKD Pemkab Nias Barat atas pemakaian stempel BKD Nias Selatan, berharap semoga tidak terulang lagi, dan stempel tersebut telah dikembalikan oleh YD, salah seorang ASN dari BKD Nias Barat.
Patut diduga Kepala BKD Nias Selatan, Anarota Ndruru “sengaja melakukan pembiaran” terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan Kepala BKD Nias Barat. Karena “peristiwa pembiaran adalah merupakan tindakan tindak pidana”. Buktinya, Kepala BKD Nias Selatan belum melaporkan tindak pidana menduplikat dan penggunaan stempel BKD Nias Selatan di BKD Nias Barat.
Jangankan pejabat pemerintah, masyarakat biasa saja jika mengetahui terjadi tindak pidana dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib, maka bisa dituntut secara hukum. Apalagi menduplikat dan menggunakan stempel instansi pemerintah daerah lain.
Stempel BKD Nias Selatan adalah “inventaris” Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, “bukan milik pribadi” Kepala BKD Nias Selatan, Anarota Ndruru. Sehingga tindakan Kepala BKD Nias Selatan ini merupakan pelecehan kepada masyarakat dan institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Kasus viral penggunaan stempel BKD Nias Selatan ini tidak akan memenuhi unsur pidana, jika hanya menjadi pajangan di kantor BKD Nias Barat. Tapi menjadi tindak pidana, karena ada usaha atau telah menggunakannya dengan tidak benar.
Sebaiknya Kepala BKD Nias Selatan, Anarota Ndruru untuk segera melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib, supaya tidak terkesan sengaja membiarkan/ melindungi kejahatan ini, dan atau diduga terlibat dalam komplotan kejahatan secara bersama-sama dengan BKD nias Barat.
Publik menduga bahwa stempel BKD Nias Selatan ini digunakan untuk pembuatan SPPD fiktif dan dokumen-dokumen lain seperti surat dukungan perpindahan ASN.
Sehingga kasus ini tidak cukup dilihat dari kesalahan, kesilapan, dan kelalaian mengesahkan dokumen pemerintah/ dokumen negara berupa petikan SK Bupati Nias Barat, tapi patut diduga ada kejahatan besar yang sedang dan akan dilakukan BKD Nias Barat. Dan hanya penegak hukum yang bisa mengusut tuntas dan membongkar motif kejahatan menduplikat stempel BKD Nias Selatan di BKD Nias Barat.
Sebelumnya, kasus yang sempat viral dimedsos ini berawal pada postingan akun facebook Tolosokhi Halawa pada 7 Januari 2020 lalu. Pada postingan itu, disebutkan : Akibat keputusan terburu buru, pelantikan bercampur aduk dengan kebijakan strategi untuk pemenangan Pilkada. Muncullah sebuah kesalahan besar yang bisa memecah belah hubungan tali persaudaraan antara dua daerah apabila tidak disikapi dengan benar dan tegas.
Perhatikan baik baik keputusan Bupati Nias Barat yang ditanda tangani oleh BKD Nias Barat lalu di Stempel oleh BKD Nias Selatan. Adanya kemungkinan Stempel BKD Nias Selatan telah digandakan di Nias Barat.
Tolosokhi Halawa yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat itu, turut memberikan solusi, yakni, SK yang sudah beredar itu supaya ditarik, lalu diterbitkan kembali SK baru yang telah distempel sah oleh BKD Nias Barat. Meminta maaf kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebelum jadi masalah dan merembes ke mana mana, serta menindak tegas oknum yang menyalah gunakan. (Kurnia Gulo)
