Sidak Kantor Samsat Kota Sorong, Pj Gubernur Sampaikan Hal Mengejutkan

Papua Barat Daya843 Dilihat

Sorong, medianasional.id – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di kantor Samsat kota Sorong, Jalan Jenderal Sudirman kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (16/7/2024).

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Pj Gubernur didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD), dintaranya kepala BPPKAD, Kepala dinas Koperindag, Kepala Biro Umum, dan Plt Kabid Pemungutan Pajak Daerah PBB.

Disela Sidak tersebut Pj Gubernur didampingi jajarannya untuk menyempatkan berbincang dengan sejumlah petugas dan warga yang mengantri, kemudian melanjutkan koordinasi dengan kepala Samsat Kota Sorong, Kasat Lantas Polresta Sorong kota dan pihak Jasa Raharja di ruang pertemuan lantai 2 kantor Samsat Kota Sorong.

Untuk itu, Pj Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BPPKAD Papua Barat Daya dan perangkatnya yang telah menata dengan baik atas pemungutan pajak daerah usai proses pengalihan dari pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kepala BPPKAD dan perangkatnya yang sudah kerja dengan serius dalam meningkatkan sumber daya pendapatan asli daerah. Samsat ini adalah Garda terdepan dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak. Meski di kabupaten Maybrat dan Tambrauw belum ada, kami pemerintah provinsi akan mendorong agar segera terbentuk di dua kabupaten tersebut,” ujar Musa’ad, sapaan akrab Pj Gubernur, kepada wartawan.

Tak lupa, Pj Gubernur mengingatkan agar data server tetap aman dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak luar dan gangguan lainnya. Ia juga berpesan agar menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder seperti Satlantas Polres, Bank Papua, dan Jasa Raharja.

Musa’ad menyebut, Pemprov akan berupaya menyediakan permintaan BPPKAD untuk pelayanan mobile dengan mobil keliling yang dapat digunakan untuk menjemput bola mendatangi masyarakat untuk lebih mudah membayar pajak.

“PAD Provinsi Papua Barat Daya di seluruh Indonesia adalah nomor dua terendah, sedangkan PAD terbesar adalah di DKI Jakarta. Padahal DKI Jakarta tidak memiliki tambahan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menaikkan PAD Papua Barat Daya dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di provinsi termuda ini,” tandas Pj Gubernur.

Tim Liputan medianasional.id

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses