Pesisir Selatan, medianasional.id – Ketua Umum LSM Peduli Transparansi Reformasi-PETA, Didi Someldi Putra berjanji untuk segera mengungkap identitas seluruh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas keterlibatan mereka pada kasus kelebihan bayar sebesar Rp. 898 juta terkait perjalanan dinas tahun anggaran 2021.
“Karena semuanya terlibat, sehingga kami merasa perlu untuk membeberkan identitas mereka ke publik,” kata Didi Someldi di Painan. Rabu, ( 31/05/23).
Ia menambahkan, identitas anggota DPRD yang terlibat akan diungkap secara menyeluruh mulai dari nama, jabatan, hingga besaran pengembalian yang harus disetor ke kas daerah oleh masing – masing anggota DPRD.
“Kami ingin menginformasikan ke masyarakat seperti apa tindak tanduk wakil yang telah mereka pilih, dan sekaligus mengedukasi masyarakat agar kedepan lebih cermat lagi dalam memberikan hak suara,” ungkapnya.
Hanya saja sampai saat ini ia masih berupaya untuk mendapatkan data-data tersebut secara lengkap dengan mengikuti persidangan di Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat.
“Proses sidang masih berlangsung, mudah-mudahan dalam waktu dekat data tersebut bisa kami dapatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kasus kelebihan bayar yang disangkutkan ke anggota DPRD Pesisir Selatan terjadi karena beberapa sebab, pertama, adanya irisan antarperaturan yang menyebabkan terjadinya kelebihan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas sehingga bermuara pada kelebihan bayar.
Selanjutnya, ada juga kelompok yang melaksanakan perjalanan yang diduga tumpang tindih tanggal pelaksanaannya dengan pelaku perjalanan dinas dari pemerintah daerah lainnya.
“Parahnya terdapat 12 anggota DPRD yang sampai Desember 2022 belum melunasi kelebihan bayar meski LHP BPK atas kasus itu telah diterbitkan pada Mei 2022,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Senin, 29 Mei 2023 ia sebagai Ketua Umum LSM PETA secara resmi melaporkan 12 anggota DPRD Pesisir Selatan yang belum mengembalikan kelebihan bayar ke kejaksaan karena menduga kuat tindakan mereka telah menyebabkan kerugian keuangan negara. (*).
