BANTUL, medianasional.id — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama sejumlah instansi terkait melakukan pengawasan harga, ketersediaan, dan mutu beras di wilayah Kabupaten Bantul, Selasa (8/9/2026).
Tim gabungan tersebut terdiri dari Satgas Pangan Polda DIY, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Perum Bulog Kanwil DIY, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP).
Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, S.I.K., mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, kualitas beras, serta stabilitas harga dari tingkat pedagang hingga produsen.
“Tim melakukan pengecekan di tiga titik, yakni pasar tradisional, retail modern, dan penggilingan beras,” ujar Ihsan.
Di Pasar Imogiri, petugas mengecek harga beras pada dua kios pedagang. Beras medium dijual sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, sedangkan beras khusus Mentik Wangi mencapai Rp15.500 per kilogram.
Menurut Ihsan, harga beras medium di pasar tradisional masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi harga pasokan dari distributor yang sudah tinggi. Meski demikian, ketersediaan stok di pasar dipastikan masih aman.
Sementara di salah satu retail modern di Bantul, beras SPHP dijual sesuai ketentuan dengan harga Rp11.716 per kilogram. Sedangkan beras medium dijual Rp14.880 per kilogram.
Pengecekan juga dilakukan di salah satu penggilingan beras di Gilangharjo, Pandak. Di lokasi tersebut, beras medium tercatat Rp13.500 per kilogram dan beras premium Rp14.800 per kilogram.
Dalam kegiatan di penggilingan tersebut, Satgas Pangan juga berdialog dengan jajaran pengurus DPD Perpadi DIY dan anggotanya. Sejumlah aspirasi disampaikan pelaku usaha terkait kondisi perberasan di lapangan.
Perpadi DIY berharap pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan HET karena harga gabah di tingkat petani saat ini relatif tinggi. Perpadi juga mengusulkan agar penerapan HET lebih difokuskan pada beras bersubsidi atau SPHP.
Selain itu, Perpadi mengusulkan agar HET dapat menjadi salah satu indikator bagi pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar apabila harga beras mulai mengalami kenaikan.
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan adanya potensi penurunan produksi beras lokal DIY pada periode September hingga Desember.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kombes Pol Ihsan mengatakan Polda DIY menyambut baik aspirasi para pelaku usaha perberasan dan akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi yang berimbang.
“Polda DIY melalui Satgas Pangan berkomitmen untuk terus menggelar patroli pasar secara berkala dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Fokus utama kami adalah menjamin ketersediaan stok, kualitas beras, serta keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat DIY,” pungkasnya.
(red).
