YOGYAKARTA,medianasional.id – PT Pertamina (Persero) menyiapkan strategi transisi energi dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan potensi energi lokal. Langkah ini diarahkan untuk memperluas pemerataan akses energi, menekan biaya energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Strategi tersebut dibahas dalam Workshop Transisi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero), Wenny Ipmawan, mengatakan masyarakat kini didorong menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem energi nasional. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga dapat terlibat dalam penyediaan, penyaluran, hingga pemanfaatan sumber energi lokal.
Potensi energi tersebut mencakup biofuel, biogas, dan gasifikasi biomassa yang dikembangkan berdampingan dengan pemanfaatan gas bumi beserta infrastrukturnya.
“Pengembangan usaha energi Pertamina Group mengikuti kebijakan energi nasional untuk peningkatan produksi dan pemerataan akses energi bersih,” ujar Wenny.
Menurutnya, pengembangan energi berbasis potensi daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem transisi energi yang berkeadilan melalui perpaduan pasokan, infrastruktur, teknologi, serta pemanfaatan energi fosil dan terbarukan.
Namun, upaya pemerataan energi masih menghadapi tantangan, terutama disparitas harga gas yang dinilai membebani konsumen kecil, termasuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), konsumen Compressed Natural Gas (CNG) rata-rata membayar Rp14.000 per meter kubik atau setara USD 21,6 per MMBtu. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga gas yang dinikmati konsumen besar, yakni sekitar USD 6–12 per MMBtu.
Pengamat transisi energi, Antonius Aris Sudjatmiko, menilai kesenjangan harga tersebut menghambat pertumbuhan permintaan sekaligus memperlambat pembangunan infrastruktur gas di daerah.
“Disparitas harga inilah yang membuat pasokan dan infrastruktur gas di Jateng dan DIY jalan di tempat,” ungkap Aris.
Ia menjelaskan, tingginya harga membuat permintaan gas menjadi rendah. Kondisi tersebut kemudian membuat investor kurang tertarik membangun jaringan pipa maupun meningkatkan pasokan.
Menurut Aris, persoalan tersebut perlu diatasi melalui agregasi harga agar biaya distribusi energi tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen kecil.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Duta Bangsa, Prof. Agus Trihatmoko. Ia menilai keterjangkauan harga gas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan daya saing daerah.
Keterbatasan pasokan dan infrastruktur energi, lanjutnya, dapat menghambat produktivitas UMKM, industri rakyat, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Akademisi ESG Universitas Prasetiya Mulya, Puspo Kuntjoro, menyoroti ketimpangan akses energi bersih yang masih terjadi antardaerah.
“Bila di Jateng dan DIY saja terjadi ketimpangan seperti ini, apalagi di wilayah lain di luar Pulau Jawa,” tutur Puspo.
Dalam forum tersebut, sejumlah solusi dibahas, di antaranya agregasi tarif gas dan pendekatan satu program lima manfaat untuk menciptakan nilai ekonomi dari pemanfaatan potensi energi lokal.
Aris menilai kebutuhan energi untuk dapur MBG, konversi LPG bagi UMKM, serta konsumsi rumah tangga dapat dihimpun menjadi permintaan yang lebih terjamin bagi investor.
“Kalau permintaan ini dihimpun dan harganya diagregasi, investor punya alasan kuat untuk membangun pipa dan menambah pasokan,” kata Aris.
Puspo menambahkan, pemerataan pasokan, pembangunan infrastruktur, dan keterjangkauan harga harus berjalan beriringan agar pasar gas di daerah dapat berkembang.
Dari sisi pasokan, peluang penguatan energi juga terbuka melalui interkoneksi LNG dengan pipa transmisi Kalija I, termasuk optimalisasi Lapangan Gas Kepodang.
Mohammad Bilal Nuraziz dari KIORCC menilai fasilitas lepas pantai tersebut berpotensi menjadi penghubung pasokan LNG untuk memperkuat kebutuhan energi di Jawa Tengah dan DIY.
Data Dinas ESDM Jawa Tengah mencatat pemanfaatan gas pada 2024 mencapai 64,2 BBTUD, dengan 77 persen di antaranya terserap untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Sementara di DIY, konsumsi LPG meningkat dari 153.520 metrik ton (MT) pada 2022 menjadi 165.808 MT pada 2025. Di sisi lain, potensi biogas di wilayah tersebut dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Workshop ini menghadirkan perwakilan Keraton Yogyakarta, BPH Migas, Pertamina, dinas energi Jawa Tengah dan DIY, akademisi, serta praktisi.
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan langkah konkret untuk memperkuat pemanfaatan energi lokal, memperluas akses energi bersih, serta mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat. (Red).






