Kampar, medianasional.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2023 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota. Kamis, ( 27 /10/22).
Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2023 tersebut tampak dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Muhammad Faisal, ST, PJ Bupati Kampar, Dr. H. Kamsol, MM, didampingi Sekda Kabupaten Kampar, Drs. H. Yusri, M.Si, Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar, Ramlah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Fahmil, bersama Anggota DPRD Kabupaten Kampar, serta Perangkat daerah dan undangan lainnya.
Sebelum Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Muhammad Faisal, ST menyampaikan, bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sudah melebihi quorum dan bisa dimulai.
“Saya ucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan tanggapan baik itu dalam bentuk pertanyaan, saran dan pendapat serta informasi yang semuanya itu merupakan suatu tanggapan yang hakikatnya bersifat membangun untuk kesempurnaan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Kampar.
Selanjutnya Penyampaian Ranperda ABPD Tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Pj. Bupati Kampar, Dr. H. Kamsol, MM beberapa hari yang lalu. Akhirnya Fraksi – Fraksi dapat memberikan pandangannya didalam rapat Paripurna ini.
Kemudian PJ Bupati Kampar, Dr. H. Kamsol, MM menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar atas nota keuangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 diantaranya:
Tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi Gerindra yang Disampaikan oleh Sri Rahayu menyatakan
terhadap catatan yang sangat mendasar yang disampaikan oleh fraksi Gerinda sebagai pembuka pandangan umum fraksi pada Paripurna ini Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi atas saran dan pandangan yang disampaikan dan ini akan menjadi perhitungan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.
Selanjutnya Fraksi Demokrat disampaikan Datuk Nefrizal, menyampaikan terkait pendapatan, dalam efisiensi, administrasi pajak daerah dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam proses pengurusan pajak daerah di Kabupaten Kampar di mana saat ini telah berlaku atau diberlakukan pelayanan secara efektif dan efisien atau secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Belanja terhadap usulan masyarakat yang belum terpenuhi di dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan pemilihan kegiatan kegiatan prioritas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun yang disesuaikan secara proporsional dengan jumlah anggaran yang tersedia sesuai dengan mandatori bidang pendidikan minimal 20% kondisi saat ini telah mencapai 25,47% bidang kesehatan minimal 10% kondisi saat ini sebesar 14,34% Sedangkan untuk bidang modal atau infrastruktur minimal 25% kondisi saat ini sebesar 8,04%,” kata Nefrizal.
Sementara Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Ramlan menyampaikan terhadap kebijakan perencanaan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah menyusun prioritas perencanaan belanja mulai dari tahapan perencanaan dalam dokumen Renja dan RKPD serta prioritas belanja dalam KUA PPAS, sehingga prioritas belanja telah sesuai dengan kebijakan daerah dan plafon anggaran yang telah tersedia
Pandangan Umum yang disampaikan oleh Edi Eprizon Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), kami mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah baik sumber dari PAD dan Investasi dengan memberikan stimulan guna menggerakkan percepatan ekonomi di Kabupaten Kampar.
Fraksi PKS mendorong dan mengusulkan supaya Kampar mempunyai membangun gedung meseum khas untuk daya tarik pariwata di Kabupaten Kampar, dan fraksi PKS meminta untuk mengoperasionalkan mobil untuk Kepala Desa.
Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah melakukan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Kampar.
Mencermati nota keuangan pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2023 fraksi PKS mencatat, yakni meski proses pemulihan ekonomi penerimaan PAD APBD 2023 diprediksi bertambah dari APBD 2022 terdapat kenaikan sekitar 4.52% dari retribusi daerah 1.9% dari pajak daerah menurut fraksi PKS.
“Retribusinya PAD dan Pajak daerah harus ditingkatkan guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar, Semoga keterpaduan langkah dan sinergi dapat tercapainya visi dan misi untuk Kabupaten Kampar yang kita cintai ini,” tutupnya.
Sementara itu Fraksi PAN melalui jubir H. Januar Rambo menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Kampar kedepannya akan terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan PAD melalui upaya menggali potensi – potensi penerimaan PAD serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan penerimaan PAD.
Sedangkan Fraksi PPP melalui Juru Bicara Habiburahman menyatakan untuk dokumen – dokumen pendukung pembahasan rancangan APBD seperti RKPD KUA PPAS serta dokumen lainnya akan disampaikan apabila dibutuhkan dalam pembahasan Ranperda dan secara keseluruhan telah tercantum di dalam nota keuangan APBD 2023 yang bersamaan telah disampaikan dengan penyampaian rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
Kemudian Pandangan Umum yang disampaikan oleh Muhammad Zainuri Fraksi Nasdem mengatakan, bahwa Fraksi Nasdem menyarankan kepada bapak Pj Bupati Kampar didalam membangun Kabupaten Kampar lebih mengedepankan pengembangan potensi daerah serta wisata dan pendidikan yang dapat menyatakan PAD yang memiliki nilai jual bagi bahan investor yang ingin menenam modal di Kabupaten Kampar. Maka selama ini Kampar belum bisa menjadi daerah yang diminati oleh semua kalangan untuk menanamkan modal usahanya.
Fraksi Nasdem meminta kepada seluruh OPD terkait tentang belanja daerah dan retribusi daerah untuk lebih mangakomodif untuk mensosialisasikan tentang peraturan daerah dan perizinan pajak dan retribusi daerah serta bersikap tegas terhadap kelembagaan dan oknum yang tidak patuh pada peraturan.
Berdasarkan Hal di atas, Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kampar secara prinsip menyetujui untuk melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang APBD tahun Anggaran 2023 yang telah di ajukan pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk dibahas ketingkat selanjutnya.”tutupnya”.
Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Rafi Siregar terkait aspirasi masyarakat pada Musrenbang sudah terhimpun pada aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri melalui Link SIPD. Kemendagri.go.id dan telah diteruskan ke masing – masing perangkat daerah untuk dilakukan skala prioritas sesuai rencana kerja Perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah.
Terakhir PJ Bupati Kampar, Dr. H. Kamsol, MM, menyampaikan, sebelum kami mengakhiri tanggapan ini terhadap beberapa penjelasan yang mungkin dirasakan masih kurang dapat kita bahas lebih lanjut pada pembahasan tingkat badan anggaran di hari selanjutnya. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi -tingginya pada seluruh anggota dewan yang terhormat, semoga amal ibadah dan usaha keras kita bersama diterima Allah subhanahu wa ta’ala untuk membangun Kabupaten Kampar yang kita cintai ini.
“Semoga Ranperda APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 ini dapat segera di setujui dan dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah APBD Kampar Tahun 2023,” harap Kamsol. ( Rilis / Robinson Tambunan).
