Bogor, Medianasional.id – Pemerintah Pusat kembali menggelontorkan anggraran melalui Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak covid19 yang semula bantuan dari Presiden berupa sembako berubah menjadi bantuan Sosial Tunai (BST).
Dalam pantauan awak Media Nasional Bogor Raya, PT Pos Indonesia yang dipercaya sebagai pelaksana penyaluran Bantuan Presiden melalui bantuan sosial tunai tahap ke 2 Bulan Februari 2021 pada hari senin (22/2/2021) di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang dimulai dari pukul 08.30 – 17.00 WIB oleh petugas Piket Kantor Pos, berjalan lancar dan kondusif dengan tetap berpedoman pada Protokol Kesehatan Covid19. Terlihat aktifitas di lapangan, masyarakat datang dengan menggunakan masker dan tanpa kerumunan, juga tersedia cucian tangan dan hand Sanitizer. Tim pelaksana menyiapkan 9 Loket Pelayanan agar tidak terjadi penumpukan antrian terbukti suasana di lapangan terlihat sepi karena setiap masyarakat penerima manfaat bantuan sosial tunai datang langsung melakukan proses verifikasi data dari petugas tanpa antrian dan kemudian langsung meninggalkan tempat saat setelah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sehingga tidak ada kerumunan terlihat dil lapangan.
Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong yang tersebar dari 14 Rw 82 RT pada penyaluran bantuan sosial tunai dari Presiden tahap kedua telah menyalurkan sebayak 1360 bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai nominal bersih diterima masyarakat tanpa adanya potongan adalah sebesar Rp. 300.000.
Salah satu warga penerima bantuan sosial tunai yang enggan menyebut identitas dirinya saat ditemui awak media nasional, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah meringankan beban keluarganya atas bantuan sosial tunai yang diterima sebesar Rp. 300.000.
“Terima kasih kepada Pemerintah khususnya kepada Presiden Jokowi yang telah memabantu kami ditengah kesulitan ekonomi akibat pandemi covid19,” ucapnya.
Dede Wira Admaja selaku Pengawas Lapangan penyaluran Bantuan Sosial Tunai sekaligus sebagai Manajer Marketing PT Pos Indonesia yang berada di Jalan Tegar beriman saat ditemui Media Nasional Bogor Raya (22/2/2021) di lokasi penyaluran bantuan sosial tunai di halaman belakang kantor kelurahan Pakansari memberikan keterangan perihal kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dimana Kantor Pos adalah instansi yang dipercaya Pemerintah Pusat melalui kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak Covid19.
“Kegiatan hari ini alhamdulillah lancar, terkendali, kondusif, tidak ada kerumunan, antrian berjalan dengan lancar seperti yang kita lihat, peran serta kelurahan sangat bagus, mensuport kita, memberikan tempat, memberikan meja karena kita disini membuka 9 loket pelayanan, sehingga tidak ada lagi namanya antrian dan tumpukan seperti yang bapak liat sendiri, Clear bersih, kondusif,” bebernya.
“Bagi warga yang belum mengambil, bisa langsung ke kantor Pos Indonesia di jalan tegar beriman sampai dengan tanggal 24/2/2021 dengan membawa identitas yang sama dengan data tertera dalam surat undangan”, tambahnya.
Lebih lanjut Wira menyampaikan bahwa data-data yang kembali dari masyakat akan di validasi kembali untuk bahan pelaporan berapa dana yang sisa, dengan jenjang waktu dari tanggal 24 sampai akhir bulan, data-data pelaporan disampaikan ke kantor Pusat PT. Pos Indonesia, selanjutnya Kantor Pusat PT. Pos Indonesia berurusan dengan pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
“Setelah batas waktu yang ditentukan dari tanggal 24/2/2021, maka proses Validasi data-data dari kantor Pos yang menyalurkan bantuan ke masyarakat, berapa berkas yang. Kembali, berapa dana yang sisa, dan keadaan di lapangan saat penyaluran bantuan itulah yang akan dilaporkan ke kantor pusat PT. Pos Indonesia pada akhir bulan”, jelasnya.
Wira juga menyampaikan harapan dan himbauan bagi masyarakat yang menerima bantuan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Bagi kami selaku yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan ini, kepada warga yang berhak tolong dimanfaatkan dengan baik, yang belum dapat jangan bersujon ke RT/Rw atau ke kelurahan ataupun ke Dinas Sosial karena data ini mutlak dari pusat,” tutupnya.
Pihak kelurahan melalui Kasie Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKM) Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibining, Budiningsih, SE,saat ditemui media nasional di ruang kerjanya 22/2/2021 memberikan keterangan bahwa awal pembagian bansos semua masyarakat kita data namun saat keluar kita tidak tau bagaimana proses data itu keluar karena saat data pembagian bansos keluar justru ada orang terlihat mampu malahan datanya keluar sebagai penerima bansos sementara masyarakat yang ekonominya masih dibawah rata-rata malahan datanya tidak keluar sebagai penerima bansos.
Kasie PKM Kelurahan Pakansari kepada Media Nasional menyampaikan harapannya terkait Bansos yang disalurkan kepada masyarakat ditenga pandemi covid19.
“Harapan kita, semuanya warga dapat menerima, tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, hanya saja keterbatasan kuota Penerima, kami tidak punya kebijakan untuk memilah siapa orangnya yang akan menerima karena data semua dari sana (data penerima dintentukan dari pusat),” harapnya.
Masturo, Lurah Pakansari menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai ini adalah giat dari kantor PT Pos Indonesia, pihak kelurahan hanya memfasilitasi dengan tempat dan keperluan lain yang dibutuhkan seperti meja dan kursi, serta membantu membagikan kartu undangan kepada masyarakat penerima manfaat dari penyaluran bansos.
“Kami hanya memfasilitasi tempat dan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penyaluran bansos seperti meja dan kursi, kami diminta bantuan untuk membagikan undangan ke RT/RW untuk diteruskan kewarganya masing-masing penerima manfaat BST, dengan tetap mengedepankan Standar Protokol Kesehatan di masa pandemi covid19”, ucapnya.
Saya (Nimbrod Rungga, A.Md.,S.Th) selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (DPC AJWI) kabupaten Bogor berharap dan menghimbau agar Pemerintah Pusat segera mungkin mengupdate data-data terbaru warga, sehingga penyaluran Bansos sesuai dengan sasaran, bahkan bukan hanya masalah bansos namun dengan data yang terupdate tentu akan memudahkan proses-proses dalam menangani data-data masyarakat hal ini mengingat banyaknya keluhan masyarakat yang belum menerima bansos bahkan yang sudah meninggal masih ada keluar namanya. Bayangkan awal pendataan usulan penerima bansos semua warga di ajuhkan tanpa ada ketentuan berapa kuota yang diperlukan sehingga semua data dari warga di data, namun saat bansos turun, tidak semua data yang dihimpun diwarga keluar sebagai penerima, padahal itu adalah data baru semua. Sebenarnya pemerintah menggunakan dana mana yang menjadi acuan dalam menentukan masyarakat penerima bansos.?
Mari kita sayangi keluarga kita, sahabat kita, dan Indonesia, jangan lupa dan selalu disiplin untuk mematuhi Protokol Kesehatan Covid19 dengan (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas dan Interaksi).
(Nim-R)
