Tulungagung – Banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di Tulungagung, hampir semua proyek dalam pengerjaannya tidak ada papan namanya. Di dalam pekerjaan lelang atau pun penunjukan langsung.
Seperti pembangunan proyek peningkatan jalan beton/rabat jalan yang ada di desa Pucangan kecamatan Kauman yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah, itu juga tidak ada papan namanya.
Selasa, (28/08/2017), saat wartawan Medinas ke lokasi proyek di desa Pucangan sampai Pagerwojo. Saat dimintai keterangan tidak ada yang mau menjawab.
Pemkab Tulungagung seharusnya bisa lebih pro aktif dalam pengawasan pekerjaan yang dilakukan rekanannya.
Ketika akan memulai pekerjaan seharusnya rekanan memasang papan nama CV/PT, sumber anggarannya, pagu, jenis pekerjaan, dan lain-lain harus jelas. Dengan adanya papan nama itu sangat membantu supaya masyarakat tahu berapa pagu yang ditentukan, dan berapa anggaranya. Agar masyarakat sendiri bisa mudah untuk memantau pekerjaan itu, bila mana terjadi kesalahan – kesalahan dalam pengerjaannya.
Tapi sampai sekarang pun Pemkab Tulungagung tidak bisa pro aktif dalam melaksanakan UU keterbukaan publik yang sudah ditentukan.
“Bulan lalu ULP ngadat, katanya ada kerusakan server di waktu berjalannya proses lelang. Sedangkan di bulan Agustus ini, ULP sudah bisa aktif dan sudah bisa lelang lagi, tapi anehnya untuk data LPSE tahun 2015 sampai awal tahun 2017, tidak dapat dilihat oleh masyarakat,” kutipan dari memo x.
Dengan kejadian seperti ini diduga banyaknya proyek – proyek di Tulungagung hanya untuk ajang korupsi oleh oknum – oknum yang tak bertanggung jawab.
Bukanya semua proyek itu semata – mata untuk menyejahterakan masyarakat, tapi kenyataannya di lapangan berbeda, yang sejahtera sebagian oknum tertentu.
Indonesia adalah negara yang kaya dan makmur, tapi kenyataanya saat ini Indonesia malah peringkat teratas nomor 2 hutang dunia.
Bangsa Indonesia zaman dulu perang dengan penjajah, tapi sekarang Indonesia berperang dengan koruptor yang ada dalam negeri kita sendiri. (soni)
