Slawi Tegal, medianasional.id Tidak sedikit politisi yang mempengaruhi masyarakat dengan mengabaikan etika politik, tidak memiliki sopan santun politik, selalu membuat ketakutan dan kekhawatiran rakyat dengan propaganda menakutkan atau politik “genderuwo”
Hal itu disampaikan Presiden RI Ir. Joko Widodo di sela pembagian sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Slawi Kabupaten Tegal, Jumat (9/11). Turut mendampingi dalam kunjungan kerja presiden, Menteri -Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A Djalil, Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen, Kapolda Jateng Irjen P Condro Kirono, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Bupati Tegal Umi Azizah, serta pejabat lainnya.
“Propaganda ketakutan membuat sebuah ketidakpastian dan ragu-ragu. Cara-cara politik seperti itu adalah cara politik tidak beretika, membuat masyarakat ketakutan. Masa masyarakat sendiri dibikin ketakutan. Itu namanya politik genderuwo. Kalau wong Jawa gendruwo ya,” beber Presiden.
Pria yang sempat menjadi Gubernur DKI itu menjelaskan, genderuwo adalah hantu menakutkan dan membikin orang takut. Usai membuat rakyat khawatir kemudian politikus itu melakukan propaganda ketidakpastian yang akhirnya membuat masyarakat ragu dan muncul ketakutan.
“Padahal rakyat sedang senang-senang seperti sekarang ini menerima sertifikat tanah. Malah ditakut-takuti dan diberi propaganda ketakutan, ini sangat berbahaya. Jangan sampai prooaganda ketakutan menciptakan suasana ketidakpastian, menciptakan munculnya keragu-raguan,” terangnya.
Presiden meminta agar beda pilihan politik jangan menjadi pemicu perpecahan persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia. Jangan sampai hanya karena beda pilihan dalam pemilihan bupati, gubernur, maupun presiden lantas tidak saling sapa dengan tetangga maupun antar kampung, arga menjadi tidak rukun, jangan sampai itu terjadi di Kabupaten Tegal maupun di Jateng.
“Panjenengan milih bupati yang paling disenangi, beda pilihan dengan tetangga tidak mengapa. Jangan karena beda pilihan tidak saling omong, nengnengan, yang akur tidak boleh seperti itu,” pintanya.
Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta masyarakat menjaga ukhuwah islamiyah menjaga ukhuwah wathaniyah karena semua rakyat Indonesia adalah saudara satu bangsa dan satu Tanah Air. Jangan sampai tidak rukun dan tidak bersatu hanya karena neda pilihan politik, sebab jika itu terjadi maka rakyat Indonesia sendiri yang rugi.
“Pilkada terjadi setiap lima tahun sekali pilihan bupati, gubernur, dan presiden akan ada terus. Apa akan padi (bertikai) terus kan tidak, jangan sampai seperti itu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden membagikan sebanyak 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Disebutkan sebanyak 80 juta bidang tanah di penjuru nusantara yang belum bersertifikat. Kondisi tersebut rawan sengketa sehingga penerbitan sertifikat tanah dipercepat dan ditingkatkan dari yang biasanya hanya 500 lembar sertifikat per tahun menjadi lima juta, kemudian bertambah menjadi tujuh juta dan tahun depan ditarget sembilan juta sertifikat per tahun.
Akibat tidak adanya kepemilikan sertifikat, kata dia, sengketa tanah kerap terjadi antara tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah maupun dengan BUMN. Bahkan tidak jarang rakyat sering kalah karena tidak memegang sertifikat sebagai bukti hukum hak atas tanah yang dimiliki.
Anda tidak punya sertifikat kemudian ada masalah dan memperkarakan ke pengadilan pasti akan kalah. Tetapi kalau sudah memegang sertifikat maka tidak ada yang berani. Kalau pun ada yang memepersoalkan tinggal menunjukkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah, lengkap dengan nama, luas lahan serta lokasi tanah.
“Dengan kepemilikan sertifikat tanah, masyarakat memegang hak hukum atas tanah yabg dimiliki. Kalau sudah punya sertifikat bapak ibu pasti ayem dan senang,” katanya.
Senada disampaikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dalam sambutannya, program percepatan sertifikat tanah oleh pemerintah untuk rakyat di berbagai daerah di Indonesia mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat. Selain menjadi bukti hukum atas tanah yang dimiliki, dengan kepemilikan sertifikat tanah maka ekonomi masyarakat bisa lebih berkembang.
Ia mengatakan, adanya sertifikat pembagian sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat, termasuk kepada warga Grobogan dan Kabupaten Tegal, kemudian muncul berbagai bentuk usaha kecil dan menengah yang mendorong serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya sertifikat tanah, bapak dan ibu sekarang bisa untuk mengembangkan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan pinjaman yang mudah dengan bunga sangat ringan, hanya 7% per tahun,” terangnya.
Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan A Djalil menambahkan, pada kunjungan kerja Presiden Ir Joko Widodo ke Kabupaten Tegal akan dibagikan sebanyak 3.000 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Tegal. Target penerbitan sertifikat pada tahun depan adalah 45 ribu bidang tanah.
“Untuk seluruh Kabupaten Tegal, program percepatan sertifikat akan diselesaikan paling lama tahun 2023. Sedangkan di se-Jawa Tengah yang akan diberikan dan sudah sebagian besar selesai sebanyak 1.212.000 sertifikat,” bebernya.
Editor : Puji_Leksono
