Maluku, medianasional.id – Rapat kerja koperasi soar pito soar pa, tokoh adat kepala adat soa dan kepala adat petuanan kaiely bertempat di Baileo Matetemon Dusun Tanah Merah Desa Waitina kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru Sabtu (1/10/22) Pukul 16.00 WIT.
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Buru, DR Djalaluddin Salampessy, M.Si Ketua Koperasi Soar Pito Soar Pa, Yohanis Nurlatu, Imam adat kaiely, Onyong Wael, Abdullah Wael, Ketua Umum Forum Masyarakat adat Buru bersatu Jakarta, Jamrud Warhangan, Ketua DPD PWMOI Kabupaten Buru, Niko Nurlatu, Kades Waitina, Novianto, tokoh adat dan para kepala Soa, kepala Adat Petuanan Kaiely.
Dalam sambutan penjabat Bupati Buru DR Djalaluddin Salampessy, M.Si mengatakan Walaupun dirinya lelah karena baru tiba di Namlea namun demi punya masyarakat adat maka Ia harus datang di dusun tanah merah.
Dirinya berharap, “agar lestari dipakai di kepala di hati dan pikiran jangan dipakai saja namun maknanya harus ditindak lanjuti. Lestari di kepala untuk kita bersatu berjuang untuk kepentingan rakyat agar anak anak kita bisa sekolah, harus sehat dan bila perlu anak- anak kita bisa diperhitungkan sebentar nanti,” katanya.
“Tapi bila rusak lingkungan kita mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mungkin kita bisa berbuat banyak maka koperasi Soar Pito Soar Pa masuk dalam salah satu dari sepuluh koperasi yang diusulkan untuk menjadi IPR (Ijin Penambangan Rakyat) dalam pengelolaan tambang dari sepuluh yang diizinkan dalam ketentuan yang ditentukan,” ungkapnya.
Lanjut dikatakannya, “masyarakat semua tersentuh untuk pengelolaan harta kekayaan kita atau sumber daya alam yang diatur sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat khususnya kita yang berada ditanah Buru. Untuk itu saya memberikan penghormatan khusus kepada Pak Yohanes Nurlatu,” tandasnya.
DR.Djalaluddin Salampessy, M.Si disela-sela acara kepada para awak media mengatakan Dirinya berharap bahwa nantinya bisa memberikan satu arah kebijakan koperasi dan bersatu bersama- sama dengan koperasi yang lain, yang sementara diurus oleh pemerintah daerah karena kondisi sekarang semua koperasi tidak bisa berjalan sendiri pasti ribet. Alasannya sangat membutuhkan keterlibatan semua unsur.
Menurut Salampessy sejak 11 tahun lalu hingga saat ini tidak satupun koperasi yang berhasil didirikan dengan demikian sesuai amanat gubernur Maluku untuk segala aktivitas yang berhubungan dengan pertambangan itu bermanfaat kepada rakyat banyak.
“Kami harus terlibat untuk membantu tapi kami sama sekali tidak memiliki apa-apa disitu. Kami hanya mempercepat pengurusan saja karena hubungan antar pemerintahan. Masyarakat diharapkan bersabar dan jangan mengelola sesuatu tanpa izin serta jangan merusak lingkungan. Lingkungan harus selalu terjaga agar SDA bisa bermanfaat buat semua melalui koperasi-koperasi yang kita usulkan dan lagi berproses. Selain itu kita sedang menyusun yang namanya, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Insya Allah bila semua itu telah selesai dijadikan dokumen-dokumen untuk percepatan administrasi koperasi- koperasi,” tutup Salampessy.
