Kota Pekalongan, medianasional id Pemkot (Pemerintah Kota) Pekalongan mengusulkan 10 usulan prioritas pembangunan di tahun 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan Walikota Pekalongan, Saelany Machfudz saat memaparkan usulan-usulan rencana pembangunan Kota Pekalongan dihadapan para tamu undangan dan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se eks karesidenan Pekalongan tahun 2019 yang digelar di Pendopo Bupati Batang, Rabu (13/3/2019).
Turut hadir, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan wakilnya, Taj Yasin, Musrenbangwil juga dihadiri Forkopimda Provinsi Jateng, Bupati /Wali Kota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan, Sekda Provinsi dan Organisasi Perangkat darah (OPD) Provinsi jawa Tengah, Sekda se-eks Karesidenan Pekalongan, Pimpinan Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi, Forum Anak dan Perwakilan Kelompok Penyandang Disabilitas.
Di giat itu, Walikota Pekalongan, Saelany Machfudz dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk tahun 2020 Kota Pekalongan mengajukan 10 besar usulan Bantuan Provinsi (Banprov) Sarana dan Prasarana (Sarpras) sekitar Rp 43,565 milyar.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan Pasar Banjarsari (lanjutan) senilai Rp 10 milyar, pembangunan jalan frontage interchange Rp 10 milyar, pembangunan stasiun pompa di Kelurahan Degayu dan Pabean Rp 4 milyar, peningkatan Jalan Angkatan 66 senilai Rp 2,5 milyar, pembangunan kolam retensi, saluran dan stasiun pompa di Kelurahan Panjang Baru Rp 3 milyar.
Terus juga untuk peningkatan jalan dan saluran Jalan Tondano Rp 3,5 milyar, peningkatan jalan dan saluran di Jalan A. Yani Rp 3 milyar, pembuatan jalan, pagar, taman, dan pemindahan Cold Storage Technopark Rp 1,75 milyar, pagar keliling Pantai Slamaran Rp 315 juta, dan alat kesehatan puskesmas se-kota Rp 5,5 milyar.
“Tentu saja beberapa yang prioritas termasuk yang pertama bagaimana pembangunan Pasar Banjarsari kembali, frontage interchange, pompa untuk rob. Jadi prinsip-prinsip artinya bahwa itu yang vital bagi kebutuhan kota Pekalongan. Ada yang tidak vital, kalau disetujui ya Alhamdulillah kalau tidak ya gimana lagi. Kita ada 5 prioritas yang kita sampaikan kepada Pak Gubernur dalam rangka untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur di Kota Pekalongan di 2020 termasuk Jalan Angkatan 66 yang ternyata tidak pernah kering,” ucap Saelany.
Mengakhiri paparannya, kepada Gubernur, Walikota Pekalongan berharap semoga yang menjadi usulan prioritas Kota Pekalongan dapat disetujui dan direalisasikan.
“Mudah-mudahan usulan kami yang lebih banyak pada masalah banjir rob sebagai salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Pekalongan dan terbakarnya pusat perdagangan kita yang tahun ini sudah dimulai kita bangun dengan dana kita sendiri dan bantuan provinsi masih kita harapkan dan dari pusat selalu kita koordinasi semuanya untuk Pekalongan sebagaimana visi misi Kota Pekalongan yang menjadikan Kota Pekalongan lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas,” jelas Saelany.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga hadir menuturkan dalam musrenbangwil ini sinergitas antar semua elemen pemerintah sangat diperlukan demi meningkatkan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah.
“Musrenbang ini kadang-kadang tidak menarik yang menariknya kalau sudah eksekusi, dan nilai yang kemudian masyarakat memberikan skor kepada kita, betapa pentingnya musrenbang ini. Maka di Jawa Tengah ini sudah berjalan tahun ke-6, saya pengen fokus regional di Jawa Tengah se-eks karesidenan Pekalongan mudah-mudahan sinergitas ini akan bisa meningkatkan pembangunan daerah di Jawa Tengah,” jelas Ganjar.
Sedangkan, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menghimbau agar usulan egosektoral harus dihilangkan. Musrenbang ini bukan semata-mata bagi-bagi uang melainkan bagaimana meningkatkan penekanan angka kemiskinan dan pengangguran yang sangat penting.
“Di musrenbang ini bukan bagi-bagi uang tapi bagaimana meningkatkan penekanan penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran itu yang sangat penting. Saya bersama rekan OPD kemarin sowan ke Menteri Sosial RI, InshaAllah penurunan angka kemiskinan di Jateng dibantu oleh pemerintah kab/kota akan tajam lagi penurunannya. Yang perlu digaris bawahi adalah usulan egosektoral harus dihilangkan, seluruh OPD harus bersinergi satu sama lain. Penurunan angka kemiskinan bukan hanya dari peningkatan pembangunan infrastruktur tadi tapi juga mengidentifikasi siapa yang miskin siapa yang kaya, yang masuk di DPT sudah tepat atau belum,” imbuh Taj Yasin.
Reporter : Anton Sutarko.
