Kukar, medianasional.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto membuka pelatihan Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2023 selama 4 hari, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Juni dibagi dalam dua tahap, dua Hari pertama untuk Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, 2 Hari kedua untuk Review rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Bertempat di Hotel Harris Kota Samarinda. Rabu 7 Juni 2023.
Pelatihan terselenggara berkat sinergi antara Bidang Statistik Kominfo Kukar , BPS Kabupaten Kukar dan BPS Provinsi Kaltim .Diikuti seluruh Bidang Kominfo Kukar,
Dinas Ketahanan Pangan kukar, dan Dinas Kesehatan Kukar
Kadis Kominfo kukar Dafip Haryanto didampingi Kepala BPS Kukar Nur Wahid,BPS Provinsi Kaltim Khairil anwar, (pranata komputer Ahli Madya ) saat membuka pelatihan tersebut menyampaikan, menyambut baik adanya pelatihan tata cara evaluasi penyelenggaraan statisitk sektoral tersebut.
“Tersedianya data-data yang baik nantinya akan berguna dalam pengambilan kebijakan,Dalam upaya mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evalusi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan,” terangnya.
Dikatakan Dafip, untuk penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan data dan informasi statistik dalam program-program pembangunan nasional dan daerah perlu ditopang oleh data yang berkualitas.
“Membangun data berkualitas dilakukan upaya kolektif seluruh perangkat daerah , contohnya Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, dalam rangka mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” sambungnya.
Lebih lanjut Dafip Haryanto mengatakan salah satu indikator tercapainya salah satu sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah digunakanya data dan informasi statistik dalam perencanaan, pemantuauan dan evaluasi pembangunan.
Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data Indonesia dan penyelenggaran kegiatan statistik sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan dari penyelenggaraan statistik sektoral pada pemerintah daerah yang dipresentasikan dalam bentuk nilai indeks pembangunan statistik.
“Poin yang menjadi perhatian kita semua adalah perlu adanya kerjasama dari kita semua baik tim internal Kominfo Kukar, BPS Provinsi,BPS Kabupaten Kukar sehingga evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dapat berjalan lancar,” ujarnya.
“Data yang berkualitas itu sangat dibutuhkan pemerintah dalam mengambil keputusan dan juga sangat dibutukan masyarakat dan pelaku usaha dalam menentukan lagkah langkah kedepanya. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi antar penyelenggara statistik agar lebih cepat dan berkualitas untuk memuwujudakan satu data Indonesia,” katanya.
Tujuan pelatihan tata cara evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang terutama meningkatkan kapasitas untuk penyelenggara statistik sektoral, dan yang kedua mendukung tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Harapanya dengan pertemuan ini menjadikan sinergi kita bersama wujud kolaborasi dan penyelenggaraan statistik yang ada di pemerintah Kabupaten Kukar. Indek Pembangunan Statistik menjadi barometer pemerintah daerah untuk menghasilakan statistik yang resmi dan berkualitas,” terang Dafip.
“Kegiatan evaluasi ini sangat perlu dalam rangka mengukur sejauhmana yang telah dilakukan poin apa yang harus diperbaiki dan bagaimana langkah dan tindak lanjut yang akan kita lakukan,” jelasnya.
Ditambahkan Dafip Haryanto, “salah satu upaya Kominfo Kukar sebagai produsen data tahun 2023 ini, Kominfo Kukar akan bangun command centre. Dengan Command Centre ini dapat menyiapkan data dan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab kukar. Data dan informasi itu bisa disampaikan OPD melalui Command Centre. Kemudian disampaikan dan disebarkan kepada masyarakat,” terangnya.
Command Centre juga bisa dimanfaatkan untuk monitoring info yang beredar di media sosial seperti trending topic.
“Bisa diawasi apakah negatif, positif atau netral. Sehingga ketika ada keluhan masyarakat, OPD bisa segera tindak lanjuti,” katanya.
“Pemanfaatan Command Centre untuk mempermudah koordinasi antar OPD sebagai alat berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjadi sumber penghasil kebijakan pimpinan daerah baik Bupati,Wakil bupati dan Sekda,” ujarnya.
Command Center ini berbasis pada integrasi data dari berbagai sumber yang akan diolah dan ditampilkan sesuai kebutuhan secara berkala dan terkini atau real-time dan dapat berfungsi sebagai dashboard yang sangat dibutuhkan oleh seorang pengambil keputusan.
“Untuk itu harus dibarengi penguatan SDM di internal Kominfo kukar sendiri dalam pengelolaan comen centre,” pungkasnya.
