Jakarta, Medianasional.id – Kinerja Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Selatan menjadi sorotan tajam. Pasalnya, hingga kini puluhan laporan dan pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan penyimpangan di berbagai satuan kerja wilayah tak kunjung ditindaklanjuti.
Salah satu yang paling mencolok adalah proyek pembangunan drainase bawah tanah (jacking) oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan di Jalan Ciledug Raya, Ulujami, Pesanggrahan.
Proyek tersebut sedianya bertujuan mengurangi genangan air di Komplek BNI Ulujami dengan menyalurkan air ke Kali Pesanggrahan. Namun pelaksanaannya menyisakan kejanggalan besar.
Proyek Pembangunan Embung SDN 01 diduga bermasalah
“Input airnya ada, tapi output-nya tidak. Tidak ada sambungan ke kali, tidak ada pompa. Apakah proyek ini sesuai perencanaan dan kontrak?” tanya Anggimar, warga Ulujami sekaligus pemerhati lingkungan.
Menurut Anggimar, proyek tersebut hanya satu dari sekian kasus yang telah dilaporkan ke Irbanko Jaksel melalui media sejak dua tahun lalu. Namun hingga hari ini, tidak ada kejelasan proses tindak lanjut, audit, maupun sanksi administratif terhadap pihak terlapor.
Lebih mengejutkan, Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo, dan Kepala Seksi Pembangunan, Horas Yoshua, juga tidak berkenan berikan klarifikasi atas konfirmasi media. Bungkamnya pejabat pelaksana proyek ini memicu berbagai pertanyaan publik mengenai transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa.
Kasus serupa terjadi pada pembangunan Embung SDN 01 Petukangan Selatan. Pekerjaan embung yang belum rampung justru lebih dahulu diresmikan oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Selatan.
“Sampai sekarang kondisinya masih berantakan. Tapi mereka berhasil mengelabui gubernur dan walikota agar datang meresmikan. Ini bukan cuma proyek mangkrak, ini pembodohan publik,” tambah Anggimar.
Sementara itu, Kepala Irbanko Jakarta Selatan, Nirwan, hingga kini belum memberikan klarifikasi atas konfirmasi yang telah berulang kali dikirimkan media.
Begini hasil peninggalan proyek Jacking di Jl. Ciledug Raya, Ulujami Jaksel.
Diamnya Irbanko justru menambah keraguan terhadap fungsi dan efektivitas lembaga pengawasan ini. Sejumlah pengamat bahkan menyebutkan, lemahnya respons Irbanko bisa jadi mencerminkan ketidakmampuan struktural, atau lebih jauh—dugaan kongkalikong antara pengawas dan pihak-pihak yang dilaporkan.
“Mereka seolah sengaja membiarkan laporan-laporan itu mengendap. Apakah Irbanko sudah tidak berfungsi, atau justru sengaja tutup mata demi melindungi kepentingan tertentu?” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.
Seri ini merupakan edisi pertama dari rangkaian liputan mendalam berjudul “Mengintip Kompetensi Irbanko Jaksel”, yang akan terus mengangkat kasus-kasus dugaan penyimpangan dan pengabaian laporan publik oleh lembaga pengawas internal wilayah.
