Malang, medianasional.id – Menindaklanjuti kasus oknum perangkat Desa Amadanom berinisial D yang diduga ikut berkampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Malang tahun 2020, akhirnya perangkat desa tersebut dipanggil oleh Panwascam Dampit, Senin (26/10/2020).
Perlu diketahui, Perangkat Desa yang terbukti ikut berkampanye tetap akan diproses secara hukum pidana, karena sudah merugikan dan meresahkan masyarakat.
Padahal sudah terdapat larangan bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratn Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim kampanye pemilu, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 280 ayat (3) UU Tahun 2017.
Menanggapi hal tersebut, George Da Silva, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang saat ditemui oleh tim media di ruang kerjanya menyampaikan, “Mengenai perangkat Desa Amadanom, Kecamatan Dampit yang diduga ikut berkampanye akan tetap kami proses. Nantinya saya akan menurunkan tim untuk melakukan penelusuran lebih dalam. Pasti akan tetap kami proses,” ucapnya.
Sementara itu, hasil klarifikasi Panwascam Dampit kepada Perangkat Desa berinisial D yakni, Perangkat desa tersebut tidak memenuhi undangan kampanye, dia hadir karena hanya mengantar tim kampanye ke lokasi, karena tim tersesat. Perangkat Desa tersebut juga tidak memakai masker lebel partai atau paslon, melainkan memakai masker desa yang kebetulan berwarna merah.
Namun, keterangan yang diberikan oleh Perangkat Desa D kepada Panwascam Dampit tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang diberikan kepada media. Dan jika hanya mengantarkan, seharusnya perangkat desa tersebut tidak perlu ikut bergerombol di lokasi kampanye.
Reporter : TIM
Editor : nrt
