(Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban)
Kekuasaan ialah sebutan jabatan yang ada pada diri manusia. Dalam persepektif Islam kekuasaan bukan hanya sebuah jabatan, melainkan sebuah amanah yang diberikan kepada seseorang yang mampu menuanaikan amanahnya. Kekuasaan mampu diperoleh karena keturunanan, biasa disebut dengan pemerintahan monarki, atau bisa pula melalui sejumlah proses yang kita kenal dengan nama pemilu.
Tahun 2019 merupakan tahun politik. Seseorang yang mempunyai peran dalam politik partai akan berlomba-lomba dalam merebut kursi kekuasaan. Pakar politik, Lord Action, berpendapat bahwa kekuasaan cenderung korup. Karena, itu tak aneh bila kekuasaan saat dipegang oleh manusia condong kepada korupsi juga semakin mutlak. Seseorang yang telah memiliki kekuasan mampu disebut sebagai penguasa. Penguasa yang ingin terus menerus memegang kekuasaanya cenderung Machiavialis, untuk situasi dan kondisi seperti ini, maka rakyat dituntut agar mencermati secara intensif dan kualitatif sehingga mereka mampu memberikan sebuah pengawasan sosial terhadap behavior suatu rezim.
Rakyat adalah peran utama dalam sebuah penentuan siapa yang menjadi penguasa dan berkekuasaan. Setiap hati nurani masyarakat tidak terlepas dari yang namanya suatu keinginan untuk hidup berkeadilan. Selain itu pula, masyarakat tidak akan hidup tenang saat semua penawaran penguasa untuk dirinya terabaikan bahkan tidak tertunaikan, itulah mengapa sering adanya aksi dan persengitan antara rakyat dan pemerintah. Hingga para pemuda sering melafalkan kata-kata “ ketika sedang sayang-sayangnya ditinggal pergi” asumsi itu muncul karena sebuah janji yang hanya terucap namun tidak terlaksana.
Penguasa terbaik untuk Indonesia adalah penguasa yang profetik. Penguasa yang mempunyai sifat ke-nabian yaitu sidik, amanah, tabligh dan fathonah. Dengan demikian, rakyat mampu hidup dengan damai. Di era sekarang dengan serba-serbi teknologi sangat tidak mudah menerapkan penguasa yang profetik, karena kebohongan, kejujuran, kecerdasan mampu tergadaikan dengan teknologi dan uang. Akhirnya birokrasi pemerintah yang ada menjadi sebuah alat permainan oleh penguasa. Selain itu juga, penguasa hanya menginginkan sebuah kekuasaan tanpa melihat siapa yang memberi kekuasaan tersebut. Birokrasi yang ada saat ini, terlalu merumitkan masyarakat. Banyak hal-hal yang hanya menjadi pemanis, sudah saat Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam hal ekonomi, mengangkat derajat kaum pemuda serta memberikan sebuah keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat.
Melihat Indonesia yang dirasa semakin tua namun semakin mempunyai banyak masalah, ada sebuah kesalahan dalam birokrasinya. Penguasa yang seharusnya mempercantik dan memperharum bangsa Indonesia didepan rakyatnya sendiri, malah mengharumkannya di depan negara lain dengan berbagai hutang yang dimilikinya. Sebenarnya harus seperti apakah birokrasi yang diterapkan untuk Indonesia yang ditawarkan untuk pemerintahan di tahun yang akan datang. Tertulis dalam Al-Qur’an surah Al-Anfal 8:27 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”
Pada ayat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya Indonesia menginginkan sebuah birokrasi yang amanah. Pada hakikatnya birokrasi dibutuhkan untuk melakukan pelayanan publik. Dalam sejarah perkembangan birokrasi, terlihat bahwa pada awalnya birokrasi dilaksanakan dalam format yang ramping sehingga efektivitas pelayanan masyarakat menjadi mudah dan terarah. Kemudian berbagai aspek kehidupan masyarakat berkembang semakin bervariasi sehingga birokrasi pun menyesuaikan perubahan zaman. Hanya saja, ketika birokrasi menjadi semakin besar, maka terjadilah prosedur kerja yang alih-alih memudahkan, malah justru merumitkan sehingga harus dirumuskan ulang dan ini yang sering menyebabkan kerancuan terhadap pemikiran masyarakat.
Kultur birokrasi yang sekarang ini masih diwarnai Orde Baru, birokrasi yang dilayani, bukan melayani. Lebih pada beberapa yang dapat mereka terima, bukan beberapa yang harus mereka beri. Ada sebuah ungkapan bahwa “orang korupsi malu-malu mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari laci, kemudian berkurang malunya, maka transaksi dilakukan diatas meja. Bahkan sekarang dengan meja-mejanya. Organisasi birokrasi mestinya disusun sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling menunjang dan saling mempercepat urusan, namun yang terjadi selama ini adalah satu sama lain saling menghambat urusan sehingga muncul pameo kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit.
Islam sangat selektif terhadap apa yang sekarang mulai berjalan. Ketika para penguasa yang hanya menginginkan sebuah jabatannya saja namun tidak melihat bagaimana kondisi rakyat, itulah yang seharusnya dibenahi di Indonesia. Kemaslahatan suatu negara bisa diproleh dari ulama dengan ilmunya, atau pebisnis dengan kejujurannya, ahli ibadah dengan ibadahnya, dan pekerja dengan profionalismenya. jadi, seharusnya pemerintah memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi dan kepentingan rakyat bukan hanya kekuasaan saja yang diperhatiakn dan penguasa harus merasakan bahwa rakyat adalah pengawas yang jeli di negaranya, kalau semua mampu dijalankan dengan baik maka semua rakyat akan berdoa untuk kemajuan negeri ini, dan Allah menggerakkan tangan-tangan penguasa dalam memajukan negeri ini.
Karena itu, QS 8:27 menjadi sebuah catatan kecil untuk penguasa yang akan datang agar tidak memburu terhadap kekuasaan semata namun tetap dengan amanah menjalankan birokrasi yang sesuai dengan kebutuham masyarakat Indonesia. Di akhir periode presiden dan wakil presiden saat ini, harus memulai menunjukkan kesungguhan kerha, kesungguhan kepedulian terhadap rakyat. Sensitivitas dan responsibilitas terhadap rakyat harus, mesti dan wajib menjadi sesutau yang utama. Hidup Rakyat!
Oleh:
Siti Zulaeka
(Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban)
Editor : Abu Bakar Sidik
