LAMPUNG SELATAN, medianasional.id – Kisah memilukan menimpa Calesta Safira, seorang bocah perempuan berusia satu tahun yang kini menjadi perebutan di tengah badai perceraian kedua orang tuanya. Balita yang sejak bayi dirawat oleh kakek dan nenek dari pihak ayahnya ini, kini terancam kehilangan ruang asuh nyamannya seiring bergulirnya sidang di Pengadilan Agama Kalianda.
.
Konflik domestik antara Wahyu Adi Saputra bin Muhari dan Tia Puspita Sari binti Khoerudin tidak hanya mempertaruhkan status pernikahan mereka, tetapi juga masa depan Calesta. Berdasarkan penelusuran, Calesta yang lahir di Jakarta sudah terpisah dari ibu kandungnya sejak berusia tiga hari setelah keluar dari rumah sakit.
.
Keluarga pihak ayah mengungkapkan bahwa bayi tersebut sempat dititipkan kepada seorang tetangga kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan, Khoerudin selaku kakek dari pihak ibu, mengakui sempat ada rencana untuk membawa bayi Calesta ke Surabaya, Jawa Timur, agar diasuh oleh kerabatnya.
.
Mendengar situasi tersebut, Muhari, kakek Calesta dari pihak ayah, langsung mengambil langkah penyelamatan. Ia memboyong sang cucu ke kediamannya di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wawaykarya, Kabupaten Lampung Timur, untuk dibesarkan dengan layak.
.
Pengorbanan Besar Kakek dan Nenek
Sejak saat itu, tumbuh kembang Calesta sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasangan suami istri, Sutini dan Muhari. Namun, di balik keceriaan Calesta saat ini, tersimpan perjuangan finansial yang berat. Sutini membeberkan bahwa seluruh biaya persalinan di rumah sakit hingga kebutuhan pokok sehari-hari Calesta ditanggung sepenuhnya oleh keluarganya melalui pinjaman bank yang belum lunas.
.
Ironisnya, selama setahun Calesta menetap di Lampung, ibu kandungnya dikabarkan baru menjenguk sebanyak tiga hingga empat kali. Kini, setelah sekian lama absen dalam pengasuhan harian, Tia mengajukan gugatan cerai sekaligus menuntut hak asuh penuh atas Calesta.
.
Ketentuan Hukum: Hak Normatif vs Kondisi Faktual
Secara yuridis, sengketa hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) pasca-perceraian bagi umat Muslim diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan tersebut normatifnya menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) hak asuhnya jatuh ke tangan ibu kandung.
.
Namun, pakar hukum menegaskan bahwa ketentuan hak asuh ibu tersebut tidak bersifat mutlak. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, majelis hakim dalam praktiknya wajib mengedepankan prinsip The Best Interest of the Child atau kepentingan terbaik bagi anak. Hak asuh seorang ibu dapat gugur atau dialihkan apabila terbukti di persidangan bahwa sang ibu tidak cakap, melalaikan kewajiban, atau dinilai tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
.
Jika hak asuh ibu dinyatakan gugur, Pasal 156 huruf (a) KHI mengatur bahwa hak hadhanah dapat dialihkan kepada kerabat perempuan dalam garis lurus ke atas, yang dalam kasus ini membuka peluang yuridis bagi Sutini (nenek dari pihak ayah) untuk menjadi pemegang hak asuh sah.
.
Warga Siap Kawal Bukti Faktual di Persidangan
Dukungan moral pun mengalir dari warga Desa Sidorahayu yang menjadi saksi hidup ketulusan Sutini dan Muhari dalam merawat Calesta. Kepala Dusun setempat, Soleh, menegaskan bahwa bocah tersebut tumbuh dengan sangat baik, sehat, dan ceria di bawah asuhan neneknya.
.
Masyarakat sekitar menyatakan komitmennya untuk mengawal jalannya persidangan di Pengadilan Agama Kalianda. Kesaksian warga dan bukti-bukti konkrit seperti pembiayaan rumah sakit serta intensitas kehadiran orang tua akan menjadi konsideran penting bagi majelis hakim untuk menilai stabilitas psikologis anak. Pemindahan hak asuh secara mendadak kepada ibu kandung yang selama ini jarang hadir dikhawatirkan dapat memicu trauma separation anxiety (kecemasan berpisah) pada balita.
.
Bagaimanapun, keputusan akhir berada di tangan majelis hakim Pengadilan Agama Kalianda. Namun di tengah ego orang dewasa yang berseteru, kedisiplinan pembuktian hukum dan perlindungan terhadap masa depan Calesta harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.
