Kalimantan Barat, medianasional.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat merupakan persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap kali memasuki periode kering, perhatian pemerintah dan masyarakat kembali tertuju pada munculnya titik panas, kebakaran lahan, asap, kualitas udara, gangguan kesehatan, serta mobilisasi berbagai sumber daya untuk melakukan pemadaman. Negara hadir melalui pemerintah, aparat keamanan, pemadam kebakaran, masyarakat, hingga berbagai instrumen teknologi untuk mengendalikan api. Namun, persoalan mendasar yang seharusnya terus dipertanyakan bukan hanya seberapa cepat api dapat dipadamkan, melainkan mengapa kebakaran masih terus berulang meskipun kapasitas negara dalam meresponsnya semakin berkembang.
Pertanyaan tersebut membawa kita pada pemahaman bahwa karhutla bukan semata-mata persoalan api, tetapi merupakan persoalan tata kelola yang mempertemukan faktor ekologis, sosial, ekonomi, perilaku manusia, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko.
Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena sebagian wilayah Kalimantan Barat memiliki ekosistem gambut yang memiliki karakteristik berbeda dengan lahan mineral. Gambut menyimpan material organik dalam jumlah besar dan sangat dipengaruhi oleh kondisi tata air. Ketika muka air tanah mengalami penurunan dan gambut menjadi kering, kerentanan terhadap kebakaran meningkat. Kebakaran pada lahan gambut juga memiliki karakter yang berbeda karena api dapat bergerak di bawah permukaan dan menghasilkan asap dalam jumlah besar. Kondisi ini menyebabkan pemadaman api di permukaan belum tentu menghilangkan sumber kebakaran secara keseluruhan. Dengan demikian, persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperkuat kemampuan pemadaman, karena persoalan yang sesungguhnya berada jauh sebelum api muncul, yaitu pada kondisi ekologis dan sosial yang memungkinkan terjadinya kebakaran.
Pada 2026, persoalan tersebut kembali menunjukkan urgensinya. BNPB mencatat Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah prioritas dalam penanganan karhutla. Besarnya luasan lahan yang terbakar dan dampak asap yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan di lokasi sumber api. Ketika asap bergerak menuju wilayah perkotaan seperti Pontianak, masyarakat yang tidak berada di lokasi kebakaran sekalipun dapat menjadi korban. Kualitas udara menurun, aktivitas pendidikan dan pekerjaan terganggu, kelompok rentan menghadapi risiko kesehatan, dan aktivitas ekonomi dapat terdampak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa batas administratif tidak mampu membatasi dampak karhutla. Api dapat berasal dari satu wilayah, tetapi konsekuensinya dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah lain.
Oleh karena itu, karhutla harus dilihat sebagai satu sistem risiko ekologis dan sosial yang melampaui batas kabupaten maupun kota.
Karhutla sebagai Persoalan Tata Kelola
Cara pandang terhadap karhutla selama ini masih cenderung didominasi oleh logika pemadaman. Ketika terdapat titik panas, dilakukan pengecekan. Ketika ditemukan api, dilakukan pemadaman. Ketika kebakaran meluas, personel dan peralatan dikerahkan. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, penegakan hukum dilakukan. Seluruh tindakan tersebut tentu diperlukan dan tidak dapat ditinggalkan. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menghentikan kebakaran dan memberikan kepastian hukum. Namun, apabila keseluruhan pendekatan berhenti pada tahapan tersebut, maka negara akan terus berada dalam posisi reaktif. Setiap musim kebakaran, negara kembali menghadapi persoalan yang sama dengan mengerahkan sumber daya yang besar untuk mengatasi kejadian yang telah berlangsung.
Dalam perspektif tata kelola risiko, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan merespons dan kemampuan mencegah. Negara dapat menjadi sangat kuat ketika api telah muncul, tetapi belum tentu sama kuatnya dalam menghilangkan kondisi yang menyebabkan api muncul. Padahal, tujuan utama manajemen risiko bukan sekadar mengurangi dampak setelah kejadian, tetapi mengurangi probabilitas kejadian tersebut sejak awal. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menurunkan jumlah titik api yang muncul pada periode berikutnya.
Karhutla pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara hazard, kerentanan, dan kapasitas. Kondisi cuaca kering dan ekosistem gambut merupakan bagian dari faktor bahaya dan kerentanan ekologis. Aktivitas pembukaan lahan dan penggunaan api merupakan faktor perilaku. Sementara kapasitas pemerintah, masyarakat, dan aparat dalam mendeteksi serta merespons kebakaran menentukan seberapa besar risiko berkembang menjadi bencana. Oleh sebab itu, pendekatan yang hanya melihat api sebagai penyebab tidak mampu menjelaskan keseluruhan persoalan. Api merupakan titik akhir dari rangkaian proses yang terjadi sebelumnya.
Cara berpikir tersebut membawa pada satu kesimpulan penting: karhutla harus dikelola sebelum menjadi kebakaran.Artinya, pemerintah harus mampu mengidentifikasi wilayah yang memiliki risiko tinggi, memahami faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan api, mengurangi kerentanan ekologis, memperkuat sistem peringatan dini, dan memastikan adanya respons cepat ketika indikasi awal kebakaran muncul.
Ekologi Gambut sebagai Fondasi Kebijakan
Rekonstruksi tata kelola karhutla harus dimulai dari pemahaman terhadap karakter ekologis wilayah. Lahan gambut tidak dapat dikelola dengan pendekatan yang sama seperti lahan mineral.
Ketika gambut mengalami pengeringan, risiko kebakaran meningkat dan proses pemulihannya juga tidak sederhana. Karena itu, kebijakan pencegahan harus memperhatikan tata air, kondisi muka air tanah, keberadaan kanal, tutupan vegetasi, sejarah kebakaran, serta karakter penggunaan lahan.
Dalam konteks tersebut, persoalan karhutla sebenarnya memiliki dimensi ekologis yang sangat kuat. Kebakaran tidak hanya merupakan akibat dari perilaku manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang membuat api lebih mudah muncul dan berkembang. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui patroli dan sosialisasi, tetapi harus berjalan bersama dengan pengelolaan ekosistem. Ketika kondisi gambut dibiarkan semakin kering, maka tekanan terhadap masyarakat untuk mencegah kebakaran menjadi semakin besar. Sebaliknya, ketika kondisi ekologis dapat dipertahankan tetap basah dan stabil, risiko kebakaran dapat dikurangi.
Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola karhutla harus mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan kebijakan sosial. Pemerintah tidak dapat meminta masyarakat bertanggung jawab terhadap risiko kebakaran tanpa secara bersamaan memastikan bahwa kondisi ekologis wilayah juga dikelola dengan baik. Dengan kata lain, pencegahan karhutla bukan hanya persoalan mengubah perilaku manusia, tetapi juga mengurangi kerentanan lingkungan tempat manusia beraktivitas.
Masyarakat sebagai Bagian dari Solusi
Salah satu aspek yang sering luput dalam penanganan karhutla adalah cara negara memandang masyarakat. Dalam pendekatan konvensional, masyarakat sering ditempatkan sebagai objek yang harus diberikan larangan. Ketika masyarakat dianggap melakukan pembakaran, respons yang muncul biasanya berupa sosialisasi, peringatan, atau penegakan hukum. Pendekatan tersebut diperlukan, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan jika tidak disertai pemahaman mengenai alasan masyarakat memilih menggunakan api.
Dalam realitas sosial, perilaku manusia tidak selalu ditentukan oleh pengetahuan mengenai aturan. Seseorang dapat mengetahui bahwa membakar lahan memiliki risiko, tetapi tetap melakukannya karena pertimbangan biaya, waktu, tenaga, kebiasaan, atau keterbatasan pilihan. Bagi masyarakat tertentu, pembakaran mungkin dianggap sebagai cara yang paling mudah dan murah untuk membersihkan lahan. Jika kondisi tersebut tidak diperhitungkan, kebijakan akan cenderung menyalahkan perilaku tanpa menyelesaikan faktor yang mendorong perilaku tersebut.
Karena itu, pertanyaan dalam kebijakan publik tidak boleh berhenti pada “mengapa masyarakat masih membakar?”, tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan “apa yang membuat masyarakat merasa bahwa membakar adalah pilihan yang paling rasional?”. Dari sinilah pendekatan pemberdayaan menjadi penting. Masyarakat perlu diberikan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar yang secara teknis dapat dilakukan dan secara ekonomi tidak terlalu membebani. Edukasi harus disertai peralatan, pelatihan, pendampingan, dan mekanisme bantuan yang sesuai dengan karakter masyarakat setempat.
Perubahan perilaku juga tidak dapat terjadi hanya melalui satu kali sosialisasi. Terdapat proses yang lebih panjang, mulai dari mengetahui, memahami, menerima, bersedia, mampu, kemudian melakukan. Masyarakat mungkin telah mengetahui bahaya karhutla, tetapi belum tentu memahami dampaknya. Mereka mungkin memahami dampaknya, tetapi belum tentu bersedia mengubah kebiasaan. Mereka mungkin bersedia berubah, tetapi belum tentu mampu karena keterbatasan sarana. Karena itu, keberhasilan program pencegahan harus diukur dari perubahan nyata, bukan hanya dari jumlah kegiatan sosialisasi.
Dengan demikian, prinsip yang harus dibangun adalah sederhana: jangan hanya mengatakan kepada masyarakat apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi berikan mereka kemampuan untuk melakukan pilihan yang benar. Di sinilah negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator perubahan perilaku.
Membangun Tata Kelola Berbasis Data
Kompleksitas karhutla juga membutuhkan perubahan dalam penggunaan data. Selama ini data hotspot sering digunakan untuk mengetahui lokasi kebakaran atau titik panas. Padahal, nilai strategis data jauh lebih besar apabila digunakan untuk membaca pola dan memprediksi risiko.
Riwayat kebakaran dapat digunakan untuk mengetahui wilayah yang berulang kali mengalami kejadian. Data kondisi lahan dapat menunjukkan wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi. Data cuaca dapat membantu memperkirakan periode risiko. Data aktivitas masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan penggunaan api. Sementara data penegakan hukum dapat menunjukkan pola kejadian dan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Apabila seluruh data tersebut dapat diintegrasikan, pemerintah tidak lagi hanya memiliki peta “di mana kebakaran terjadi”, tetapi dapat membangun peta “di mana kebakaran kemungkinan terjadi”. Perubahan tersebut sangat penting karena akan mengubah cara negara menggunakan sumber daya. Personel, kendaraan, peralatan, patroli, dan kegiatan edukasi dapat ditempatkan berdasarkan tingkat risiko, bukan sekadar berdasarkan rutinitas.
Pada titik ini, teknologi bukan tujuan akhir. Teknologi hanya menjadi alat. Yang lebih penting adalah kemampuan kelembagaan dalam menerjemahkan data menjadi keputusan. Data hotspot yang tidak menghasilkan patroli tidak memberikan perubahan berarti. Peta risiko yang tidak diikuti intervensi juga hanya menjadi dokumen. Karena itu, tata kelola berbasis data harus memiliki hubungan langsung antara data, keputusan, tindakan, dan evaluasi.
Desa sebagai Garis Depan Pencegahan
Pencegahan karhutla akan sulit berhasil apabila seluruh tanggung jawab ditempatkan pada pemerintah tingkat provinsi atau kabupaten. Wilayah kebakaran berada lebih dekat dengan desa dan masyarakat. Masyarakat lokal sering kali menjadi pihak pertama yang melihat asap, mengetahui adanya aktivitas pembukaan lahan, atau menemukan api dalam tahap awal. Karena itu, desa perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Konsep tersebut dapat dikembangkan melalui pembentukan masyarakat sebagai early warning community. Masyarakat diberikan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal kebakaran, memahami jalur pelaporan, serta mengetahui tindakan awal yang aman. Pemerintah desa kemudian menjadi simpul informasi yang menghubungkan masyarakat dengan aparat, pemerintah daerah, dan instansi teknis.
Jika sistem tersebut berjalan, maka teknologi dan pengetahuan lokal dapat saling melengkapi. Satelit memberikan informasi dari atas, sementara masyarakat memberikan informasi dari bawah. Pemerintah kemudian menggabungkan keduanya untuk menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Dengan cara tersebut, masyarakat bukan lagi objek yang hanya menerima instruksi ketika kebakaran terjadi, tetapi menjadi sensor sosial negara dalam mendeteksi risiko. Inilah bentuk partisipasi masyarakat yang lebih substantif karena masyarakat tidak hanya diminta membantu ketika api sudah besar, tetapi dilibatkan sejak tahap pencegahan.
Rekonstruksi Peran Polri
Dalam konteks karhutla, Polri memiliki posisi yang strategis karena berada pada persimpangan antara penegakan hukum, pencegahan, keamanan masyarakat, dan pengumpulan informasi. Oleh sebab itu, peran kepolisian perlu diperluas dari paradigma reaktif menuju paradigma preventif berbasis risiko.
Polri tidak harus menunggu kebakaran terjadi untuk melakukan tindakan. Wilayah dengan riwayat kebakaran tinggi dapat menjadi prioritas patroli. Informasi hotspot dapat menjadi dasar verifikasi lapangan. Kondisi cuaca dan kerentanan lahan dapat digunakan untuk meningkatkan intensitas pengawasan. Informasi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan deteksi dini. Dengan pendekatan evidence-based policing, kehadiran polisi dapat diarahkan pada lokasi dan waktu yang memiliki risiko paling tinggi.
Pendekatan tersebut juga dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Polisi yang hadir sebelum kebakaran tidak selalu datang untuk mencari pelanggaran. Polisi dapat hadir untuk membangun komunikasi, memberikan edukasi, mengidentifikasi masalah, dan membantu masyarakat memahami risiko. Ketika penegakan hukum akhirnya diperlukan, masyarakat telah melihat bahwa polisi bukan hanya hadir sebagai aparat yang memberikan hukuman, tetapi juga sebagai institusi yang hadir dalam proses pencegahan.
Namun, pendekatan preventif tidak berarti menghilangkan ketegasan hukum. Terhadap tindakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja dan terbukti melanggar hukum, penegakan harus tetap berjalan secara profesional dan berbasis bukti. Yang perlu diubah adalah cara menempatkan penegakan hukum dalam keseluruhan sistem. Hukum bukan satu-satunya instrumen penyelesaian, tetapi menjadi bagian dari kombinasi antara edukasi, pencegahan, pengawasan, pemberdayaan, dan penindakan.
Karhutla dan Keamanan Manusia di Pontianak
Dampak karhutla memperlihatkan bahwa persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka human security. Ancaman keamanan tidak selalu berbentuk konflik, kriminalitas, atau ancaman terhadap wilayah negara. Asap yang mengganggu kesehatan dan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman terhadap keamanan manusia.
Pontianak menjadi contoh penting karena masyarakat perkotaan dapat merasakan dampak kebakaran meskipun tidak berada di lokasi sumber api. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat menghadapi risiko kesehatan, aktivitas pendidikan dapat terganggu, mobilitas dan kegiatan ekonomi dapat terpengaruh, serta kelompok rentan membutuhkan perlindungan lebih besar.
Karena itu, kebijakan karhutla harus memiliki dua orientasi yang berjalan bersamaan. Orientasi pertama adalah mengurangi sumber risiko melalui pencegahan dan pengendalian kebakaran. Orientasi kedua adalah melindungi masyarakat dari dampak ketika kebakaran terjadi. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem informasi kualitas udara, komunikasi risiko yang mudah dipahami, kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan pengaturan aktivitas publik ketika kualitas udara mencapai tingkat berbahaya.
Dalam perspektif keamanan manusia, pertanyaan keberhasilan juga berubah. Negara tidak hanya bertanya berapa hektare lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang berhasil dilindungi. Ukuran tersebut membuat kebijakan karhutla menjadi lebih berorientasi pada manusia.
Model Rekonstruksi Tata Kelola Karhutla
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, tata kelola karhutla Kalimantan Barat dapat diarahkan pada sebuah siklus yang terdiri atas pemetaan risiko, pencegahan, pemberdayaan, deteksi dini, respons cepat, penegakan hukum, dan evaluasi. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui lokasi dan faktor risiko. Pencegahan dilakukan sebelum musim rawan melalui pengelolaan ekosistem dan pengurangan faktor penyebab. Pemberdayaan memastikan masyarakat memiliki alternatif nyata terhadap pembakaran. Deteksi dini menghubungkan teknologi dengan masyarakat. Respons cepat memastikan api tidak berkembang menjadi kebakaran luas. Penegakan hukum memberikan kepastian terhadap tindakan yang melanggar. Sementara evaluasi memastikan setiap kejadian menghasilkan pembelajaran untuk memperbaiki kebijakan berikutnya.
Yang terpenting, siklus tersebut harus terus berputar. Evaluasi kebakaran tahun ini harus menjadi dasar pemetaan risiko tahun berikutnya. Wilayah yang mengalami kebakaran berulang harus mendapatkan intervensi khusus. Masyarakat yang berhasil mengurangi penggunaan api perlu diperkuat. Metode yang tidak efektif harus dihentikan atau diperbaiki.
Dengan demikian, kebijakan karhutla tidak lagi bersifat proyek tahunan yang dimulai ketika musim kering datang dan berakhir ketika hujan turun. Pencegahan harus menjadi pekerjaan sepanjang tahun.



