Melampaui Logika Pemadaman : Membangun Tata Kelola Karhutla Berbasis Risiko, Masyarakat dan Keamanan Manusia di Kalimantan Barat

Artikel380 Dilihat

Kalimantan Barat, medianasional.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat bukan merupakan persoalan baru. Setiap memasuki periode musim kering, persoalan titik panas, kebakaran lahan, asap, penurunan kualitas udara, hingga gangguan terhadap aktivitas masyarakat kembali menjadi perhatian pemerintah dan publik. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari patroli, sosialisasi, pemantauan titik panas, pemadaman darat, water bombing, operasi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Namun, di balik berbagai upaya tersebut masih terdapat persoalan mendasar yang perlu dipertanyakan: mengapa kebakaran terus berulang meskipun instrumen negara semakin lengkap? Pertanyaan ini penting karena kemampuan memadamkan api tidak selalu menunjukkan kemampuan mencegah kebakaran. Apabila setiap tahun pemerintah harus kembali mengerahkan personel, anggaran, teknologi, dan sumber daya yang besar untuk menghadapi persoalan yang sama, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya kemampuan negara dalam merespons kebakaran, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola risiko sebelum kebakaran terjadi.

Konteks Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa karhutla tidak dapat dipisahkan dari karakteristik ekologis wilayah, khususnya keberadaan lahan gambut. Gambut memiliki sifat yang berbeda dengan lahan mineral karena menyimpan material organik dalam jumlah besar dan menjadi sangat rentan ketika mengalami pengeringan. Persoalannya menjadi semakin kompleks karena kebakaran pada lahan gambut tidak selalu berhenti pada permukaan. Api dapat bergerak di bawah permukaan, menghasilkan asap dalam jumlah besar, sulit dideteksi secara visual, dan dapat kembali muncul meskipun api permukaan telah dipadamkan. Oleh sebab itu, pendekatan yang hanya berorientasi pada pemadaman tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan secara struktural. Api pada dasarnya merupakan gejala yang terlihat, sedangkan akar persoalannya berada pada interaksi antara kondisi ekologis, tata kelola lahan, aktivitas manusia, kebutuhan ekonomi, perilaku masyarakat, kondisi cuaca, serta kemampuan pemerintah dalam melakukan pencegahan.

Urgensi persoalan tersebut semakin terlihat pada 2026. BNPB mencatat Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla dengan luas lahan terbakar yang cukup besar. Pada saat yang sama, dampak kebakaran juga dirasakan di kawasan perkotaan, termasuk Pontianak, ketika kualitas udara mengalami penurunan akibat paparan asap. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karhutla tidak mengenal batas administratif. Kebakaran yang terjadi di wilayah tertentu dapat menghasilkan dampak yang dirasakan masyarakat di wilayah lain. Dengan demikian, Pontianak tidak seharusnya hanya dipandang sebagai wilayah perkotaan yang menerima dampak asap, tetapi sebagai bagian dari satu sistem risiko yang terhubung dengan wilayah sumber kebakaran di sekitarnya. Cara pandang seperti ini penting karena penyelesaian karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial berdasarkan batas administrasi, melainkan membutuhkan tata kelola lintas wilayah dan lintas sektor.

Karhutla sebagai Persoalan Tata Kelola Risiko

Selama ini, keberhasilan penanganan karhutla cenderung diukur dari kemampuan memadamkan api. Ketika titik panas ditemukan, dilakukan pengecekan; ketika api ditemukan, dilakukan pemadaman; ketika kebakaran membesar, dikerahkan personel tambahan dan dukungan udara; sementara ketika ditemukan dugaan pelanggaran, proses hukum dilakukan. Seluruh tindakan tersebut memang diperlukan, tetapi pendekatan demikian memiliki kelemahan apabila menjadi satu-satunya paradigma penanganan. Negara pada akhirnya selalu berada dalam posisi mengejar kejadian yang sudah terjadi. Padahal, tata kelola risiko yang baik seharusnya memungkinkan negara mengenali wilayah rentan, memahami faktor penyebab, memprediksi kemungkinan kejadian, dan melakukan intervensi sebelum risiko berubah menjadi bencana.

Dalam perspektif tersebut, karhutla perlu dipahami sebagai sebuah rangkaian sebab-akibat. Kondisi lahan yang kering menciptakan kerentanan ekologis, aktivitas pembukaan lahan menciptakan peluang penggunaan api, perilaku manusia menentukan bagaimana peluang tersebut dimanfaatkan, kondisi cuaca menentukan tingkat kemudahan api berkembang, sementara kemampuan deteksi dan respons menentukan seberapa besar kebakaran dapat dikendalikan. Artinya, kebakaran bukan merupakan satu peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi berbagai faktor. Jika kebijakan hanya berfokus pada tahap akhir, yaitu memadamkan api, maka negara hanya menyelesaikan konsekuensi tanpa sepenuhnya menyentuh sumber risiko. Karena itu, orientasi kebijakan perlu digeser dari fire suppression menuju risk prevention and management.

Perubahan paradigma tersebut juga menuntut perubahan cara dalam melihat masyarakat. Dalam penanganan karhutla, masyarakat sering ditempatkan sebagai pihak yang harus diberikan larangan dan peringatan. Pendekatan tersebut tentu memiliki dasar, tetapi tidak selalu mampu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat tetap melakukan pembakaran. Tidak semua perilaku pembakaran lahir dari ketidaktahuan. Dalam kondisi tertentu, pembakaran dapat dipandang sebagai metode yang paling murah, mudah, cepat, atau telah menjadi praktik yang dilakukan secara turun-temurun. Ketika masyarakat diminta berhenti membakar tetapi tidak diberikan alternatif yang secara ekonomi dan teknis dapat dilakukan, maka larangan tersebut berpotensi berhenti pada tingkat normatif.

Di sinilah kebijakan pencegahan perlu bergerak dari sekadar sosialisasi menuju perubahan perilaku. Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa membakar lahan berbahaya atau dilarang. Mereka perlu memahami alasan ekologis dan sosialnya, memiliki kemauan untuk berubah, sekaligus memperoleh kemampuan untuk menjalankan alternatif yang tersedia. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara mengetahui, memahami, bersedia, dan mampu. Seseorang dapat mengetahui bahwa membakar lahan berisiko, tetapi belum tentu memahami konsekuensinya; seseorang dapat memahami bahayanya, tetapi belum tentu bersedia mengubah kebiasaan; dan seseorang dapat bersedia berubah, tetapi belum tentu memiliki sarana untuk melakukannya. Oleh karena itu, kebijakan yang benar-benar ingin mengubah perilaku masyarakat harus menjawab pertanyaan yang sangat sederhana tetapi fundamental: jika tidak membakar, bagaimana masyarakat dapat membuka dan mengelola lahannya?

Pertanyaan tersebut menjadi titik penting dalam membangun kebijakan karhutla yang lebih berkeadilan. Larangan harus diikuti dengan alternatif. Edukasi harus diikuti dengan pendampingan. Penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan pemberdayaan. Masyarakat harus diberikan akses terhadap metode pembukaan lahan tanpa bakar, dukungan peralatan, pengetahuan teknis, serta pendampingan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, perubahan perilaku tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Membangun Sistem Pencegahan Berbasis Desa dan Data

Pencegahan karhutla juga perlu dimulai dari wilayah yang paling dekat dengan sumber risiko, yaitu desa dan komunitas lokal. Negara tidak mungkin menempatkan aparat di setiap titik lahan, sementara masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan justru memiliki pengetahuan paling awal mengenai perubahan kondisi lingkungan, aktivitas pembukaan lahan, munculnya asap, ataupun api. Karena itu, masyarakat seharusnya tidak diposisikan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai bagian dari sistem deteksi dini.

Konsep tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan desa sebagai early warning community. Masyarakat dapat melakukan pemantauan sederhana terhadap wilayah yang dianggap rawan, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pemerintah desa dan diteruskan kepada instansi terkait untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Teknologi dapat memperkuat sistem tersebut melalui pemanfaatan data hotspot, citra satelit, informasi cuaca, kondisi kelembapan, riwayat kebakaran, serta pemetaan wilayah rentan. Dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi, pemerintah tidak hanya mengetahui lokasi kebakaran setelah api muncul, tetapi juga dapat mengetahui lokasi yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kebakaran.

Perubahan ini sangat penting karena terdapat perbedaan mendasar antara mengetahui kebakaran dan mengetahui risiko kebakaran. Mengetahui kebakaran merupakan kemampuan respons, sedangkan mengetahui risiko merupakan kemampuan pencegahan. Jika data dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi yang berulang kali terbakar, kondisi lahan yang rentan, pola aktivitas manusia, serta kondisi cuaca yang mendukung kebakaran, maka sumber daya pemerintah dapat diarahkan secara lebih tepat. Personel tidak harus ditempatkan secara merata, tetapi dapat diprioritaskan pada wilayah yang memiliki risiko paling tinggi.

Pendekatan tersebut pada akhirnya membangun tata kelola karhutla berbasis risiko. Pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan kejadian semata, tetapi berdasarkan probabilitas dan tingkat dampak. Wilayah dengan riwayat kebakaran tinggi, kondisi gambut rentan, aktivitas pembukaan lahan tinggi, akses pemadaman terbatas, serta kondisi cuaca kering harus memperoleh perhatian lebih besar sebelum musim puncak kebakaran terjadi. Dengan demikian, anggaran, personel, patroli, edukasi, dan peralatan dapat ditempatkan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan hanya berdasarkan pola kerja rutin.

Peran Polri dalam Mengubah Pendekatan Penanganan Karhutla

Dalam konteks ini, Polri memiliki posisi strategis karena persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga pencegahan dan keamanan masyarakat. Polri tidak seharusnya hanya hadir ketika kebakaran telah terjadi atau ketika dugaan tindak pidana harus diproses. Kepolisian memiliki ruang untuk membangun pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, pengumpulan informasi, patroli berbasis risiko, komunikasi dengan masyarakat, pengawasan terhadap aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kebakaran, serta penguatan jejaring informasi di tingkat desa.

Pendekatan tersebut dapat dikembangkan melalui evidence-based policing. Artinya, keputusan mengenai lokasi patroli, prioritas pengawasan, dan bentuk intervensi tidak semata-mata berdasarkan kebiasaan, tetapi didukung oleh data. Riwayat kebakaran, karakteristik wilayah, kondisi cuaca, aktivitas masyarakat, laporan masyarakat, serta informasi hotspot dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas. Dengan demikian, polisi tidak hanya menjawab pertanyaan “di mana kebakaran terjadi?”, tetapi juga “di mana kebakaran kemungkinan terjadi dan apa yang dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut terjadi?”

Perubahan tersebut bukan berarti mengurangi fungsi penegakan hukum. Sebaliknya, penegakan hukum tetap menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian dan efek pencegahan. Namun, penegakan hukum perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian dari sistem yang lebih luas. Pendekatan terhadap masyarakat yang membutuhkan edukasi dan pendampingan tidak harus disamakan dengan tindakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja, berulang, terorganisasi, atau menimbulkan dampak luas. Dengan pendekatan yang proporsional, Polri dapat membangun keseimbangan antara ketegasan hukum dan sensitivitas sosial. Masyarakat tidak diposisikan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dalam mencegah terjadinya kebakaran.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan Polri dalam menangani karhutla seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah kasus yang berhasil ditindak. Ukuran yang lebih strategis adalah seberapa jauh kepolisian mampu berkontribusi dalam menurunkan risiko kebakaran. Ketika sebuah wilayah yang sebelumnya berulang kali mengalami kebakaran berhasil dicegah, ketika masyarakat mulai meninggalkan praktik pembakaran, atau ketika api dapat dideteksi dan ditangani sebelum berkembang luas, maka hal tersebut juga merupakan bentuk keberhasilan kepolisian.

Karhutla sebagai Persoalan Keamanan Manusia

Persoalan karhutla menjadi semakin penting apabila ditempatkan dalam perspektif human security. Keamanan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan negara dan wilayah, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan secara aman. Asap karhutla dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi. Anak-anak dapat kehilangan kesempatan belajar secara normal, pekerja dapat mengalami gangguan aktivitas, kelompok rentan menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar, sementara pemerintah harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk mengendalikan dampaknya.

Dalam konteks Pontianak, perspektif tersebut menjadi sangat relevan. Ketika kualitas udara menurun akibat asap, masyarakat yang berada jauh dari lokasi kebakaran tetap menjadi korban. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup dinilai dari luas lahan yang berhasil dipadamkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh masyarakat berhasil dilindungi dari dampak kebakaran. Dengan demikian, kebijakan karhutla harus terhubung dengan sistem kesehatan, pendidikan, transportasi, informasi publik, dan perlindungan kelompok rentan.

Pendekatan keamanan manusia juga mengubah orientasi negara. Negara tidak hanya dituntut untuk mengendalikan api, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi mengenai kualitas udara, mengetahui tindakan perlindungan yang harus dilakukan, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, dan mendapatkan dukungan ketika aktivitas sosial maupun ekonominya terganggu. Dengan kata lain, penanganan karhutla harus berjalan pada dua sisi sekaligus, yaitu mengendalikan sumber bahaya dan melindungi masyarakat dari dampaknya.

Rekonstruksi Tata Kelola Karhutla

Berdasarkan uraian tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Barat membutuhkan rekonstruksi tata kelola yang mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu pemetaan, pencegahan, pengawasan, pemberdayaan, penegakan, dan perlindungan. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui wilayah dan kelompok yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Pencegahan diperlukan untuk memutus faktor penyebab sebelum kebakaran terjadi. Pemberdayaan diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas tanpa menciptakan risiko kebakaran. Penegakan diperlukan untuk memastikan bahwa aturan memiliki kekuatan dan memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran. Sementara perlindungan diperlukan untuk memastikan masyarakat tidak menjadi korban ketika kebakaran dan asap terjadi.

Kelima dimensi tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pemetaan tanpa tindakan tidak menghasilkan perubahan. Pencegahan tanpa pemberdayaan sulit mengubah perilaku. Pemberdayaan tanpa pengawasan dapat kehilangan efektivitas. Penegakan hukum tanpa komunikasi sosial dapat menciptakan resistensi. Sementara perlindungan tanpa pencegahan hanya membuat negara sibuk menangani dampak. Oleh karena itu, karhutla membutuhkan sistem yang menghubungkan seluruh instrumen tersebut dalam satu siklus kebijakan.

Hal yang sama berlaku dalam pengukuran keberhasilan. Pemerintah perlu mengubah indikator dari sekadar “berapa banyak api yang berhasil dipadamkan” menjadi “berapa banyak risiko yang berhasil dikurangi”. Indikator tersebut dapat mencakup penurunan luas area terbakar, jumlah desa yang berhasil membangun sistem deteksi dini, jumlah masyarakat yang beralih ke metode tanpa bakar, waktu respons terhadap laporan, penurunan kejadian kebakaran berulang, serta berkurangnya jumlah masyarakat yang terdampak asap. Dengan indikator seperti ini, keberhasilan penanganan karhutla menjadi lebih objektif dan berorientasi pada hasil.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses