Yogyakarta,-medianasional.id-Ratusan mahasiswa dari Aliansi UMY Bergerak, perwakilan BEM Nusantara, serta elemen kampus APMD dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Kamis (17/6/2026). Aksi ini merupakan bentuk kritik terbuka terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai gagal menjawab kebutuhan dasar rakyat.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi memberikan “rapor merah” kepada pemerintah karena sejumlah kebijakan yang diambil justru memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat sipil. Mereka membawa spanduk, poster, dan menyampaikan delapan tuntutan utama sebagai representasi persoalan mendasar bangsa saat ini.
Delapan Tuntutan Utama Mahasiswa
Aliansi UMY Bergerak bersama elemen lintas kampus merumuskan delapan poin tuntutan strategis:
1. Menghentikan keterlibatan Indonesia dalam kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kepentingan rakyat.
2. Mengevaluasi dan menghentikan program yang tidak berpihak pada rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah.
3. Menurunkan harga BBM, kebutuhan pokok, dan biaya produksi rakyat secara signifikan.
4. Menolak penempatan perwira TNI/Polri aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil strategis; mendesak profesionalisme institusi keamanan.
5. Mengakhiri kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
6. Mewujudkan reforma agraria sejati dan menghentikan perampasan tanah serta eksploitasi sumber daya alam yang merugikan rakyat.
7. Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.
8. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengakui kesalahan atas kebijakan yang merugikan rakyat atau mundur dari jabatannya.
Kritik Tajam Terhadap MBG dan Tata Kelola BGN
Perwakilan UIN Suka Melawan, Dias Habibi, menyoroti beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa intervensi gizi harus didahului kajian komprehensif sebelum diterapkan massal.
“Ketika mau memberlakukan kebijakan intervensi perbaikan gizi anak-anak kita, seharusnya dicoba terlebih dahulu. Apakah makan bergizi gratis ini benar-benar meningkatkan kapasitas akademik dan fokus belajar mereka atau tidak?” ujar Dias.
Dias juga mengkritik tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), menekankan pentingnya perbaikan sistem pengawasan kelembagaan agar penyimpangan hukum tidak berulang. “Jangan hanya menyalahkan oknum. Ketika penyimpangan terjadi, itu menunjukkan adanya sistem yang memungkinkan hal tersebut berlangsung,” tegasnya.
Tolak Polarisasi dan Peringatan “Pengkhianat Reformasi Jilid 2”
Dalam orasinya, Dias juga mengingatkan adanya upaya memecah belah gerakan mahasiswa melalui polarisasi dan konflik horizontal. Namun, ia menilai kehadiran ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menjadi bukti solidaritas gerakan organik yang tak terpecah.
Menutup pernyataannya, Dias memberikan peringatan keras agar mahasiswa tetap independen dan tidak tergoda tawaran kekuasaan:
“Kami berharap mahasiswa jangan mudah tergiur tawaran-tawaran kekuasaan dan jangan goyah terhadap ancaman intimidasi. Jangan sampai muncul pengkhianat reformasi jilid 2.”
Aksi yang berlangsung tertib hingga sore hari tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan. Demonstrasi ini menegaskan bahwa gerakan mahasiswa di Yogyakarta tetap konsisten menyuarakan isu-isu krusial demi kepentingan rakyat luas.
(Wid).
