Batang, medianasional.id – Saat ini masyarakat di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan, sebagian terjadi keributan mempersoalkan pembangunan jembatan kedung jambe, yang dibiayai menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018.
Sebelum dilaksanakan pembangunan jembatan yang digarap oleh TPK (Tim Pelaksana Kerja) namun fisiknya sudah ambruk, dan akhirnya berdampak gejolak di tengah – tengah masyarakat Pretek.
Warga setempat berinisial M menjelaskan bahwa kejadian ini bukan hanya sekali, tapi sudah yang ketiga kalinya jembatan yang dibangun mengalami kerusakan, akhirnya tidak bisa digunakan sebagai akses jalan penghubung antar warga desa Pretek dengan warga Pecalungan, dan menghambat perekonomian masyarakat setempat.
Melihat kondisi demikian, M menemui Dasmui warga setempat yang juga wartawan media nasional untuk melakukan investigasi di lapangan, ternyata kondisinya sangat tidak layak, ucap Dasmui, Jumat (28/12).
“Kinerja Pelaksana tugas Kepala Desa Pretek Tasripin dirasa kurang memuaskan, hal ini nampak dari hasil pembangunan jembatan Kedung Jambi yang diduga ada indikasi penyelewengan dana pembangunan jembatan dan tepi jembatan,” tutur warga berinisial T.
Dalam rangka pengembangan informasi yang lengkap, gamblang dan berimbang wartawan media nasional melakukan konfirmasi kepada bendahara desa Pretek, dan disaat wawancara dengan pihak bendahara memberikan penjelaskan bahwa dirinya hanya sebatas formalitas pemegang anggaran. “Sedangkan yang memiliki kewenangan dan lain lain terkait pengaturan dan pencairan dana adalah Tasripin Kepala Desa Pretek,” tegas bendahara.
Kondisi semrawutnya keuangan desa yang nampak sangat memprihatinkan, karena hal ini terkait dengan ADD (Anggaran Dana Desa) yang sangat rawan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyelewengan anggaran.
Dalam langkah pengembangan informasi tersebut, Dasmui melakukan konfirmasi kepada pihak kecamatan namun juga tidak merespon, dan juga tidak memberikan jawaban yang subtansial dan relevan. Hal ini sangat timpang di mana pemerintah desa dan kecamatan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang harusnya kooperatif dan komunikatif dalam memberikan informasi.
Di era keterbukaan informasi publik, setiap lembaga pemerintah dan instansi terkait dituntut harus lebih sinergi dan selaras dengan media sebagai perpanjangan lidah masyarakat, sehingga hasilnya masyarakat dapat mengetahui sebuah informasi yang berimbang, terbuka dan akuntabel.
Namun dalam rangka pengembangan informasi para pewarta (wartawan) kerap mendapat kendala dalam penghimpunan sumber berita, sehingga sebuah pemberitaan menjadi tumpul dan tidak tajam kepada pokok subtansinya.
Hal demikian kerap terjadi di birokrasi pemerintahan desa Pretek kecamatan Pecalungan yang pada saat dikonfirmasi lebih memilih bungkam tidak memberikan penjelasan apapun, dan juga tidak dipungkiri yang terjadi di lapangan, dalam langkah mewawancarai nara sumber satu yang ditemui kerap melempar pokok permasalahan ke nara sumber lain, akhirnya terkesan wartawan kurang diharga.
Seperti yang terjadi pada saat wartawan akan mengkonfirmasi masalah RAB (Rencana Anggara Belanja) konstruksi dengan nilai anggaran biaya mencapai Rp. 478.950.000 yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemerataan pembangunan di desa Pretek, salah satunya pembangunan jembatan dan pemasangan tebing tanpa galian yang rawan dengan praktek mark up biaya belanja operasional.
Melihat kondisi pembangunan jembatan dengan lebar 3 meter yang sedang dilaksanakan, saat dicek di lapangan besar biayanya tidak sesuai dengan fakta setelah dikonfirmasi ke pihak pemerintah desa. Dan sangat tidak relevan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak menggunakan jasa konsultan, dan juga jasa pemborong. Hal ini sangat ironis, dan tidak pantas diterapkan dalam sebuah pelaksaan pembangunan. Alhasil tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan berimbas tidak proporsional sebuah hasil pelaksanaan pekerjaan. Hasilnyapun tidak sinkron dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sebagai bentuk pertanggung jawaban.
Kontributor : Dasmui
Editor : Sopyan Ari
