Depok, redaksimedinas.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara(PENJARA) kota Depok yang baru dikukuhkan pada tahun 2018 akan terus menyikapi tentang penggunaan anggaran APBD di Kota Depok.
Sebagai tugas dan fungsi pokok organisasi tentunya tidak akan keberpihakan pada siapapun. Karena ini merupakan salah satu organisasi independen yang tugasnya memantau kinerja aparatur pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak sesuai dan menyalahi aturan.
Ketua DPC LSM Penjara kota Depok, Rudolf yang didampingin sekretaris DPC, Gerry S mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini akan melakukan evaluasi kinerja LSM Penjara sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi.
“Fungsi kami adalah hanya menyikapi berbagai permasalah dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Hal itu demi mencegah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negara ini yang dapat menyengsarakan rakyat,” kata Rudolf saat acara konsolidasi bersama LSM Penjara di sekretariat, Djuanda Kota Depok sabtu (24/3/2018).
Menurutnya, ada hal-hal yang perlu kita sikapi dalam lingkup pemerintahan. Harus digaris bawahi bahwa LSM Penjara ini perlu di perhitungkan di mata masyarakat sebagai organisasi independen sesuai AD/ART visi dan misi yang telah ditetapkan. Kita mempunyai kewajiban dalam memantau anggaran APBD. Maka diawal tahun anggaran 2018 ini, pihaknya akan terus meningkatkan kinerja kita sebagai LSM yang memantau aparatur pemerintahan kota Depok dari awal musrembang hingga pengesahan di DPRD sampai pelaksanaannya.
Lanjut Rudolf, kota Depok yang terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan merupakan wilayah yang cukup besar maka itu sebagai Ketua berharap kepada teman teman pengurus Dpc kota Depok agar benar benar berkerja sebagai lembaga yang diinginkan masyarakat dan harus menentukan tujuan menentukan sikap LSM serta evaluasi dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
beliau jg mengungkapakan kepada seluruh jajaran Lsm Penjara Kota Depok agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktifitas kegiatan Lsm Penjara dalam rangka sebagai payung penampung Aspirasi Masyarakat. demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan ujarnya.
Sementara itu kesempatan yang sama, Dir Hum Ham DPP LSM Penjara , Tonny Supriadi, SH. MH mengungkapkan bahwa dikukuhkannya LSM Pejara di kota Depok ini dapat mencegah berbagai permasalahan yang ada terutama memantau anggaran pemerintahan dalam pengelolaan. Semoga dalam di tahun 2018 ini pihaknya akan terus melebarkan sayap di daerah sebagai organisasi dalam minyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai pengelola penggunaan anggaran.
“Kami mengajak kepada rekan-rekan LSM Penjara agar jajarannya lebih berhati-hati bertindak agar tidak tersandung hukum dan kedepan dapat meningkatkan sinergitas organisasi untuk bangsa dan negara,” jelas Tonny. (idez)
