Bogor, Medianasional.id – Keberadaan Cibinong City Mall (CCM) dan Harris Hotel CCM di pusat pemerintahan Kabupaten Bogor kini menjadi sorotan. Bukan karena geliat bisnis maupun kemegahan bangunannya, melainkan dugaan persoalan lingkungan yang disebut-sebut berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar.
Dugaan pembuangan limbah cair ke saluran warga di Kali Ampa Curug hingga penggunaan air tanah melalui sumur bor dalam menjadi persoalan yang kini dipertanyakan elemen masyarakat sipil. Ironisnya, di tengah munculnya keluhan tersebut, ketegasan pemerintah daerah dan fungsi pengawasan legislatif justru ikut dipertanyakan.
Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor bersama Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu secara terbuka mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas kedua bangunan komersial tersebut.
Ketua Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai persoalan lingkungan yang menyangkut kepentingan warga tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Terlebih, aktivitas usaha berskala besar semestinya berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.
“Selama mall dan hotel itu berdiri kokoh, selama itu pula hak-hak warga atas lingkungan yang bersih diabaikan. Kami secara tegas mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor. Mengapa megaproyek yang jelas-jelas berdampak langsung pada lingkungan warga seperti ini dibiarkan berjalan tanpa evaluasi perizinan yang ketat? Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap korporasi besar,” ujar Rizwan.
Sorotan pertama mengarah pada dugaan pembuangan limbah cair yang dialirkan ke saluran masyarakat di Kali Ampa Curug. Aliran tersebut disebut menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga dan aktivitas sehari-hari.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar gangguan bau. Pengelolaan dan pembuangan air limbah merupakan bagian penting dari kewajiban setiap pelaku usaha. Pemeriksaan terhadap kualitas air buangan, sistem pengolahan limbah, hingga kesesuaian dokumen persetujuan lingkungan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Persoalan berikutnya menyangkut indikasi pemanfaatan air tanah melalui sumur bor dalam di lingkungan CCM dan Harris Hotel. Aktivitas tersebut turut dipersoalkan karena dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan air tanah dan sumber air bersih masyarakat sekitar.
Legalitas pengambilan air tanah, termasuk kesesuaian izin dan ketentuan teknis pemanfaatannya, perlu dibuka kepada publik. Sebab, penggunaan air tanah dalam skala besar bukan persoalan yang bisa dianggap sepele, terlebih ketika masyarakat di sekitarnya juga bergantung pada sumber air bawah tanah.
Di tengah dua persoalan tersebut, perhatian publik kini mengarah kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor.
Pertanyaannya sederhana: sudah sejauh mana pengawasan dilakukan? Apakah sudah ada pemeriksaan lapangan, pengujian kualitas limbah, serta evaluasi terhadap dokumen lingkungan dan legalitas pemanfaatan air tanah kedua perusahaan tersebut?
Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah persoalan membesar atau masyarakat harus berulang kali menyuarakan keluhannya. Keberadaan perusahaan besar di pusat pemerintahan semestinya tidak membuat penegakan aturan menjadi tumpul.
BPI KPNPA RI Bogor bersama Petisi 26 mendesak DLH dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan inspeksi menyeluruh. Mereka juga meminta keterbukaan informasi mengenai dokumen perizinan pembuangan air limbah dan legalitas pemanfaatan air tanah yang dimiliki pengelola CCM maupun Harris Hotel.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada teguran administratif. Penegakan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koalisi masyarakat sipil tersebut bahkan menyatakan siap membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
Kini, publik menunggu keberanian DLH dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor untuk membuktikan bahwa fungsi pengawasan benar-benar berjalan. Sebab, persoalan lingkungan bukan perkara kecil yang bisa diselesaikan dengan saling melempar tanggung jawab. Hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis mana pun.
