Malang, medianasional.id – Otonomi daerah telah memberikan ruang yang luas pada setiap daerah untuk mengelola pemerintahannya berdasarkan lokal diskresi yang dimilikinya.
Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peran BPD berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
Tak terkecuali untuk BPD Desa Bakalan yang telah salah faham Kepada Kepala Desa Bakalan, Abdul Halim mengenai tanah kas desa.
Namun masalah ini sudah di klarifikasi dan hasilnya tanah tersebut telah di lelang, dan hasil dari pelelangan tersebut akan di bangun lokasi Rest Area di Dusun Kebonjati, Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang untuk pusat oleh- oleh, tempat kuliner, dan lain- lain seluas 4.500 hektare, Jumat (07/09/2018).
Kepala Desa Bakalan, Abdul Halim saat dikonfirmasi di kediaman pukul 18.20 wib mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah memegang dana hasil pelelangan tanah kas desa.
Ia juga menyampaikan kepada tim media, merasa menyesal dengan sikap BPD yang mengundurkan diri secara tiba-tiba.
“Saya sangat menyesal sedalam- dalamnya atas pengunduran BPD yang selama ini menjadi bagian dari pemerintahan Desa Bakalan, untuk itu saya mengaharapkan semua BPD menanggapi dengan dewasa persoalan tanah kas desa ini mas, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini” ucapnya.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan “Saya sangat mengapreasi kinerja kepala desa yang saat ini menjabat mas, karena banyak sekali yang dibangun di desa ini, salah satunya gorong- gorong di desa ini mas” terangnya.
Reporter : TIM
Editor : Sunarto
