Jakarta, Medianasioonal.id – Dunia hukum dan bisnis di Indonesia dikejutkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dinilai mencederai keadilan dan kepastian hukum. Advokat Tony Budidjaja, yang tengah menjalankan tugasnya dalam eksekusi putusan arbitrase antara Vinmar Overseas Ltd. dan PT Sumi Asih, justru dikriminalisasi dan dijatuhi hukuman dua bulan penjara.
Kasus ini bermula sejak tahap pelaporan di Polres Metro Jakarta Selatan, yang dinilai cacat prosedur. Laporan terhadap Tony dibuat oleh seseorang yang diduga tidak memiliki kewenangan hukum. Laporan itu dibuat oleh kuasa hukum atas nama Rusman Widjaya, yang diduga tidak memiliki surat kuasa saat membuat laporan. Meski demikian, laporan tersebut tetap diproses dan berujung pada penetapan Tony sebagai tersangka.
Tony menanggapi putusan tersebut dengan kekecewaan dan menyebut bahwa ini bukan sekadar kriminalisasi terhadap advokat, tetapi juga terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Putusan Pengadilan Jakarta Selatan sangat mengejutkan, karena ini adalah kasus bisnis. Putusan arbitrase ini dijatuhkan di Amerika Serikat pada tahun 2009. Jika tidak dikoreksi, akan berdampak pada kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum kita,” ujar Tony.
Lebih lanjut, Tony menegaskan bahwa putusan ini dijatuhkan tanpa alat bukti yang sah. “Saya dituduh melakukan fitnah terhadap penguasa tanpa bukti yang jelas, padahal kami telah menghadirkan 49 alat bukti otentik yang tidak dihiraukan oleh hakim. Saya dijatuhi hukuman dua bulan, dan meskipun bebas, saya tetap akan mengajukan banding. Saya siap untuk berjuang demi keadilan,” tegasnya.
Abuse of Power yang Mengancam Profesi Advokat
Pakar hukum dan advokat senior, Todung Mulya Lubis, menyoroti kasus ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh dibiarkan terjadi di Indonesia. “Ini adalah satu abuse of power yang tidak boleh terjadi. Bukan hanya tersangka yang harus didampingi pengacara, tetapi saksi juga. Ini pelajaran pahit bagi advokat. Kita berharap ada perbaikan dalam sistem hukum kita,” ujar Todung.
Tim penasihat hukum Tony, yang terdiri dari sejumlah advokat senior seperti Todung Mulya Lubis, Juniver Girsang, dan Hafzan Taher, menilai kasus ini sebagai preseden buruk bagi profesi advokat. Mereka menegaskan bahwa proses hukum ini diduga merupakan rekayasa kriminalisasi untuk menghambat eksekusi aset berdasarkan putusan arbitrase ICDR di Amerika Serikat tahun 2009.
Ancaman terhadap Kepastian Hukum dan Iklim Investasi di Indonesia
Ketua DPN PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA), Luhut MP Pangaribuan, juga menegaskan bahwa putusan ini telah menyerang kemandirian advokat dan mencederai prinsip keadilan. “Seluruh advokat wajib memperjuangkan perlindungan hukum atas profesinya agar terbebas dari intimidasi, apalagi aksi kriminalisasi seperti ini,” ujarnya.
Kasus ini kini telah memasuki tahap banding di Pengadilan Tinggi. Tim penasihat hukum Tony berharap agar putusan yang dijatuhkan di tingkat pertama dapat dikoreksi demi menjaga marwah profesi advokat serta memastikan hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat kriminalisasi.
