Ternate, MediNasional.id – Akhirnya Komisi pemberantasan Korupsi menggerebek ruangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, pasalnya hal ini selalu di impikan oleh masyarakat Maluku Utara dan ribuan ASN Maluku Utara, Jumat 22 Desember 2023.
Perihal ini selalu diimpikan oleh masyarakat dan ASN Maluku Utara. Dimana, hal ini juga berkaitan dengan Tambahan Pengasilan Pegawai atau TPP berbulan bulan yang tidak kunjung di bayar oleh pemerintah provinsi Maluku Utara hingga saat ini.
Sementara salah satu oknum ASN yang juga merupakan salah satu pengurus forum ASN Maluku Utara yang enggan menyebutkan namanya, ia juga meminta agar KPK segera menindaklanjuti hak hak ASN yang sampai saat ini tidak kunjung di bayar.
” Dengan adanya masalah ini, kami minta KPK bersikap adil untuk kemaslahatan ASN di Maluku Utara, dalam hal ini TPP yang tidak terbayarkan oleh pemerintah provinsi,” ucapnya dengan nada sedih, dengan harapan agar ada respon dari KPK untuk mengusut kasus tersebut.
Tak sampai disitu saja, dari informasi yang dihimpun oleh media ini, ternyata ada beberapa Kabupaten kota yang menjadi sorotan KPK soal indikasi korupsi, diantaranya di Kabupaten Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulan Sula, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate.
Sementara diketahui, pasukan merah putih atau KPK ini, masih berada di Maluku Utara, 1 sampai 2 bulan kedepan untuk mengusut kasus kasus yang mangkrak.
