
Mataram, medianasional.id – Aliansi OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus Nusa Tenggara Barat mengemukakan pernyataan sikap dan pandangan kepada pemerintah dalam perkembangan situasi bangsa di masa pandemi covid-19 yang saat ini tidak baik-baik saja.
Adapun tergabung dalam deklarasi ini seperti PKC PMII Bali Nusra (Aziz Muslim), DPD GMNI NTB(Al Mukmin Betika), KMHDI NTB (I Nyoman Ari), PERISAI NTB (Parwadi), HMI MPO Mataram (Eko Saputra), LMND Mataram (Aita Kurniawati), PMKRI Mataram (Andreas P Wakei) dan Himmah NW Mataram (M. Lukman Hakim).
Aziz Muslim koordinator Cipayung Plus Nusa Tenggara Barat mengatakan beberapa manifesto situasi yang terjadi di negara saat ini bahwa mendukung upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi covid-19.
“Ini sebagai wujud membentengi diri dari virus covid-19 yang semakin massif penyebarannya,”Tuturnya
Muslim menambahkan juga mendukung pemerintah segera merealisasikan dengan cepat dan terarah untuk pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid-19.
“Kami juga himbau seluruh masyarakat NTB untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta terus berikhtiar semoga pandemi segera berakhir,” ungkapnya saat konferensi pers. Kamis (26/8).
Aziz Muslim Merupakan Ketua PKC PMII Bali Nusra meminta pihak kepolisian tindak tegas oknum yang diduga menyelewengkan dana covid-19.
“meminta kepada pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk menindak secara tegas oknum yang melakukan penyelewengan terkait penyaluran bantuan covid-19,” terangnya.
Aziz menyatakan tujuannya mendukung program pemerintah guna menjaga kekebalan tubuh dalam mencegah pandemi.
Lebih lanjut, ketua OKP-OKP cipayung ini menuturkan selain memberikan kritik kepada pemerintah namun tetap memberikan solusi agar musibah pandemi ini segera berakhir.
“Pemerintah juga pastikan UMKM dan Pedangang kecil masuk daftar pemberian bantuan oleh pemerintah tuturnya kepada media.
Sebelumnya juga cupayung sudah melakukan 1000 lebih vaksinasi di kampus akibat banyaknya opini yang menyebabkan sebagian orang tidak ingin melakukan vaksinasi.
“Memang ada beberapa oknum yang pro terhadap pemerintah melemparkan opini building baru, Sehingga melakukan investigasi terkait vaksinasi,” tutupnya. (Aziz)






