Ironi Kota Pendidikan : Ketika Kesra Menguap di Kota Salatiga 

Artikel1180 Dilihat

Ironi Kota Pendidikan : Ketika Kesra Menguap di Kota Salatiga 

Oleh : Medi Darmawan (Sekretaris Umum HMI Cabang Salatiga)

Kota Salatiga selama ini membanggakan diri dengan julukan kota Pendidikan. Memasuki awal tahun baru 2026, kebanggaan itu terasa getir bagi ribuan guru non-ASN yang masih terjebak dalam jerat kemiskinan. Kebijakan ini disampaikan melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan dan berdampak langsung pada guru PAUD, guru honorer, serta pendidik di berbagai satuan pendidikan non-formal. Persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyentuh aspek keadilan, etika kebijakan, dan keberpihakan negara terhadap pendidikan dasar.

Kabar ditiadakannya insentif kesejahteraan dalam APBD Murni 2026 bak petir di siang bolong. Bagi sebagian orang, angka Rp300.000 hingga Rp500.000 mungkin hanya sekali makan di restoran, namun bagi guru honorer terutama guru PAUD dan madrasah angka itu adalah nafas untuk bertahan hidup. Realitas di lapangan menampakkan kengerian bahwa sampai dengan hari ini masih ada guru PAUD di Kota Salatiga yang digaji hanya Rp. 75.000 sebulan, hal-hal semacam ini dirasa paradoksal bila melihat statistis IPM kota Salatiga yang tertinggi tetapi, pendidiknya masih dibayang-bayang pada pertanyaan besok kami bisa makan tidak ya?

Keteledoran yang Mahal Harganya

Alasan kendala administratif atau kapasitas anggaran yang dilontarkan pemerintah daerah sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin pos anggaran yang menyangkut hajat hidup 1.413 tenaga pendidik bisa terlupa atau tidak terakomodasi dalam perencanaan? Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini adalah tentang penghargaan terhadap dedikasi. Di tengah tuntutan profesionalisme dan digitalisasi pendidikan, para guru justru dipaksa puasa oleh birokrasi mereka sendiri.

Bukan Sekadar Angka, Tapi Keadilan

Lebih miris lagi adalah nasib para guru yang bahkan namanya belum masuk dalam daftar penerima insentif. Mereka ada, mereka mengajar, dan mereka berkontribusi nyata mencerdaskan anak-anak Salatiga, namun keberadaannya seolah tak kasat mata di mata negara. Jarak antara realitas beban kerja dengan apresiasi pemerintah semakin lebar. Sejumlah pernyataan dari DPRD Kota Salatiga menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak dibahas secara memadai dalam pembahasan APBD. Bahkan, ada anggota DPRD yang mengaku tidak mengetahui adanya Surat Edaran tersebut. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang koordinasi antar-lembaga, transparansi kebijakan, serta fungsi pengawasan legislatif dalam sektor pendidikan.

Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas mengenai keadilan sosial. Di tengah narasi besar tentang pembangunan sumber daya manusia dan cita-cita Indonesia Emas, kesejahteraan guru terutama di level paling dasar justru terpinggirkan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya jarak antara visi pembangunan yang sering digaungkan dengan realitas kebijakan yang dirasakan  oleh para pelaku pendidikan. Pemerintah Daerah tentu menghadapi keterbatasan anggaran,  namun anggaran pada dasarnya adalah instrumen pilihan politik. Ketika keputusan untuk menanggalkan kesejahteraan Guru dilakukan, maka masyarakat mempertanyakan arah keberpihakan kebijakan yang dilakukan. Guru bukan beban anggaran, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan satu institusi tertentu, melainkan sebagai ajakan reflektif agar kebijakan ini ditinjau ulang secara terbuka. Pemerintah Kota Salatiga perlu membuka ruang dialog dengan DPRD, organisasi profesi guru, serta para pendidik terdampak. Kebijakan pendidikan yang baik tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Sebagai guru yang bahkan belum masuk nominasi kemenangan untuk menerima insentif Kesra, pelik rasanya bila para pahlawan tanpa tanda jasa ini seolah tidak dianggap keberadaannya.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses